Jumat, 19 Rabiul Akhir 1442 H | 04 Desember 2020
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution memaparkan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2020 saat rapat bersama TKPK Provinsi Riau di Ruang Rapat Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau, Rabu (21/10/2020).

"TKPK Provinsi Riau memiliki beberapa tugas dan fungsi yang mesti dilakukan," katanya.

Hal ini, ungkapnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020 dilanjutkan diturunkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor Ktps. 1441/X/2020 tentang tugas dan fungsi TKPK di Provinsi Riau.

"Adapun tugasnya yaitu melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Provinsi Riau," jelasnya.

Dijelaskan Wagubri, untuk fungsi TKPK terdiri dua poin. Pertama, koordinasi dan fasilitasi yaitu melakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Provinsi.

"Berikutnya, masih di poin koordinasi dan fasilitas yaitu melakukan koordinasi penyusunan rancangan RPKD provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan," ujarnya.

Kedua, melakukan koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan dan memfasilitasi pengembangan kemitraan pada bidang penanggulangan kemiskinan.

"Untuk poin kedua dari fungsi TKPK yaitu pengendalian," tambahnya.

Ia menerangkan, pada pengendalian ini fungsi TKPK yaitu melakukan penyusunan insturment pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

"Kemudian, pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang," ucapnya

Ditambahkan Wagubri, melakukan harmonisasi penyusunan RPKD kabupaten atau kota dan melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Untuk itu, ia mengharap tugas dan fungsi ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan memahami peran serta tugasnya sesuai yang tercantum dalam SK Gubernur Riau.

"Kita harapkan juga yang tercantum dalam TKPK berdasarkan SK Gubernur dapat membangun komunikasi dengan intens untuk memudahkan dalam mengumpulkan data berkaitan TKPK ini," tutupnya. (MCR/DW)

Video

Launching Dan Lelang Batik Bangsa Orang Laut

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2020

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Berita Terkait

310 Siswa SMA/SMK di Riau Terima Beasiswa

Kamis, 03 Desember 2020 | 21:09:14 WIB

Update Covid-19 Riau: Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 03 Desember 2020 | 19:06:00 WIB

ASN Pemprov Riau Diajak Doakan Gubri Agar Cepat Sembuh

Kamis, 03 Desember 2020 | 19:03:13 WIB

Wagubri Hadiri Pelantikan Pengurus Hebitren Riau

Kamis, 03 Desember 2020 | 18:25:37 WIB

Begini Program BPDASHL Indragiri Rokan KLHK di Riau

Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19:14 WIB

Pembangunan Zona Integritas Perlu Komitmen Seluruh Unsur 

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:38:14 WIB

Wagubri Paparkan Kondisi Ekonomi Riau Akibat Covid-19 

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:30:37 WIB

Asisten III Setdaprov Riau Buka Rakorwasda Riau Tahun 2020

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:27:43 WIB

Inspektorat Riau Gelar Rakorwasda Riau Tahun 2020

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:26:23 WIB