Ahad, 21 Rabiul Akhir 1442 H | 06 Desember 2020
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Provinsi Riau salah satunya adalah diperlukan data yang akurat.

"Sehingga jika ada data maka akan lebih terarah penanganannya," tutur Yan Prana saat mendampingi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution dalam rapat kerja bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau, di Ruang Rapat Rumah Dinas Wakil Gubernur Riau, Rabu (21/10/2020).

Lebih lanjut ia menjelaskan, jika kita ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan tentunya berkaitan dengan data. Dengan akuratnya data tersebut, pihaknya bisa jelas akan mengarahkan tindakan pengentasan kemiskinan ke mana. Adapun data dari Dinas Sosial terkait data orang miskin ini harus sesuai dengan by name by address juga ditambahkan dengan mata pencahariannya agar program pemerintah lebih terarah dan tepat sasaran.

"Contohnya berkaitan dengan PUPR ingin membangun rumah layak huni tentunya perlu data orang miskin yang secara data terkait rumahnya hal ini agar lebih tepatnya program pemerintah juga terarah dan tepat sasaran," jelasnya.

Selain itu juga, ia menjelaskan kelengkapan data ini bisa menjadi acuan dalam penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun berikutnya supaya APBD lebih tepat dan fokus pada penanggulangan kemiskinan.

"Untuk itu setiap orang yang telah ditunjuk sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau terkait TKPK lebih memahami tugasnya agar bisa lebih fokus menjalankan tugas kedepannya," ujarnya.

Menurutnya, sehingga nantinya saat pembahasan lebih fokus menjabarkan hal yang harus dilakukan kedepannya terkait program apa yang menjadi sasar dalam program perencanaan APBD atau program CSR atau wakaf atau zakat. Berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor Ktps. 1445/X/2020  keanggotaan TKPK Provinsi terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Data kemiskinan juga perlu di update sehingga bantuan yang bisa diberikan tepat sasaran dan terorentasi untuk itulah perlunya koordinasi dalam hal ini," tutupnya. (MCR/DW)

Video

Launching Dan Lelang Batik Bangsa Orang Laut

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2020

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Berita Terkait

PT Riau Petroleum Targetkan PI 10 Persen Cair Desember Ini

Sabtu, 05 Desember 2020 | 19:40:01 WIB

Danrem 031/WB Doakan Gubri dan Keluarga Segera Sembuh

Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:52:43 WIB

Pertanian dan Perikanan Mampu Hidupkan Perekonomian

Jumat, 04 Desember 2020 | 22:21:16 WIB

Produksi Magot di Riau Akan Jadi Industri Terbesar di Dunia

Jumat, 04 Desember 2020 | 22:07:10 WIB

Produksi Padi Riau Akan Meningkat 16.66 Persen

Jumat, 04 Desember 2020 | 18:30:18 WIB

Asisten I Setdaprov Riau Hadiri Pelantikan KMDT DPW Riau

Jumat, 04 Desember 2020 | 17:42:08 WIB

Menteri Pertanian Doakan Gubri Cepat Sembuh

Jumat, 04 Desember 2020 | 17:30:14 WIB