Senin, 5 Jumadil Akhir 1442 H | 18 Januari 2021
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

PEKANBARU - Kepala Sub Direktorat Pertanahan dan Penataan Ruang SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Edison Siagian berharap pengesahan peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diselesaikan akhir tahun 2020. Hal tersebut karena Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang belum memiliki RTRW di Provinsi Riau.

Dari Ranperda RTRW Kepulauan Meranti yang sudan dibahas, Edison mengusulkan bahwa Ranperda RTRW tidak bertentangan dengan persetujuan substansi dari Kementerian ATR serta kepentingan diutamankan yang berarti melalui upaya pelayanan publik yang disediakan maka kesejahteraan dan keadilan rakyat bisa dijamin. 

"Diharapkan itu bisa terkonsolidasi dengan baik dalam Perda RTRW Kepulauan Meranti khususnya," katanya dalam rapat Konsultasi Ranperda RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020-2040 secara virtual di Ruang Sekdaprov Riau, Jumat (13/11/2020). 

Lalu, terkait kendala yang menghambat pengesahan RTRW Kepulauan Meranti tersebut, Edison mengingatkan pimpinan terkait untuk segera menyelesaikan sehingga di akhir tahun bahkan pada bulan November ini Perda RTRW Kepulauan Meranti sudah bisa disahkan. 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Kamsol mengatakan akan segera menyelesaikan hambatan yang ada sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah dapat segera terwujud. 

"Kami akan menyesuaikan dan menyelesaikan segala sesuatu yang menghambat Perda ini. Semoga secepatnya Kepulauan Meranti mempunyai Perda RTRW," ujar Kamsol. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya melihat saat ini masih ada kendala yakni ketidaksesuaian rencana struktur ruang antara RTRW Kepulauan Meranti dengan Perpres nomor 43 tahun 2020 tentang rencana tata ruang (RTR) kawasan perbatasan negara (KPN) di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

Selanjutnya, ada ketidaksesuaian rencana pola ruang kawasan hutan dan outline dalam RTRW Kepulauan Meranti dan RTRW Provinsi Riau dengan rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. 

"Semoga ketidaksesuaian ini segera diseselasaikan dan Perda RTRW Kepulauan Meranti dapat disahkan," harapnya. 

Menurutnya, Perda RTRW Lepulauan Meranti nantinyan akan mengatur tentang peta pola ruang, struktur ruang dan kawasan strategis. Sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan kepentingan lainnya yang akan memberikan banyak keuntungan bagi Kepulauan Meranti. (MCR/NV)

Video

Penyuntikan Vaksinasi Covid-19 Di Provinsi Riau

Wakil Gubernur Riau Pimpin Rakor Bahas Rencana Vaksin Covid-19 dan Pengetatan Prokes

Wakil Gubernur Riau Hadiri Rapat Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi

Berita Terkait

Dorong Sagu Jadi Sumber Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:34:12 WIB

Bupati Irwan Sampaikan Isu Strategi di Kepulauan Meranti

Kamis, 24 September 2020 | 16:46:13 WIB

Bupati Meranti Beberkan Alasan Mulai Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 17:58:29 WIB

Festival Perang Air Ramaikan Imlek di Selatpanjang, Riau

Sabtu, 25 Januari 2020 | 22:16:39 WIB

Pemprov Sosialisasi P4GN di Meranti

Selasa, 03 Desember 2019 | 20:17:07 WIB

Pulau Rangsang Juga Mesti Diperhatikan Pusat

Selasa, 05 November 2019 | 21:30:42 WIB

Program BRG Bantu Perekonomian Warga

Sabtu, 03 Agustus 2019 | 09:48:27 WIB

Kepala BNPB Puji Keberhasilan Sekat Kanal

Sabtu, 03 Agustus 2019 | 09:38:46 WIB

Sekat Kanal Efektif Cegah Karhutla

Sabtu, 03 Agustus 2019 | 09:34:59 WIB