Jumat, 18 Jumadil Akhir 1443 H | 21 Januari 2022
Seluruh Tanah Instansi dan Lembaga Pemerintah Diminta Untuk Segera Didaftarkan ke BPN 

PEKANBARU - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanhan Nasional (BPN) Provinsi Riau, M Syahrir mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta supaya seluruh aset-aset dan tanah milik instansi atau lembaga pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk segera didaftarkan ke BPN Provinsi Riau. 

Dengan begitu, BPN Provinsi Riau bisa segera meminta supaya instansi pemerintah dan lembaga pemerintah untuk bisa memasang patok tanda batas atau plang. 

"Beberapa minggu lalu kami rapat dengan KPK, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian KPK meminta seluruh aset-aset pemerintah untuk segera didaftarkan," kata Syahrir usai mencanangkan zona integritas menuju WBK dan WBBM Kanwil BPN Provinsi Riau di Hotel Prime Park Pekanbaru, Kamis (3/12/2020). 

Kepada TNI-Polri, Syahrir tak segan untuk menyampaikan agar tanah dan aset yang dimiliki oleh dua lembaga itu untuk segera didaftarkan sehingga tidak digarap dan dikuasai oleh masyarakat. 

Sebab ia melihat di Provinsi Riau masih banyak sekali tanah dan aset milik instansi dan lembaga yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat, karena mereka menggap itu adalah tanah kosong. Salah satunya tanah milik TNI-Polri, ia menyarankan agar memasang tanda batasnya. 

"Karena tidak ada plang dan patok tanda batas, masyarakat menggarapnya. Begitu pemerintah meminta tanah itu kembali, masyarakat malah meminta ganti rugi," tambahnya. 

Untuk mengantisipasi hal itu, Syahrir meminta agar instansi pemerintahan baik vertikal maupun otonom untuk segera mendaftarkan tanah dan aset serta memasang patok tanda batas atau plang. 

Adapun di Provinsi Riau sendiri, baru 57 persen tanah yang sudah terdaftar dan terpetakan. Untuk itu ia mendorong agar seluruh tanah baik instansi dan lembaga, seluruh aset-aset BUMN baik daerah maupun Pusat serta tanah dan aset masyarakat segera didaftarkan sehingga nanti apa yang menjadi target Presiden Joko Wododo bahwa seluruh tanah di Indonesia harus terdaftar dan terpetakan di tahun 2025. (MCR/NV)

Info Lainnya

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Gubernur Riau Lantik Pejabat Fungsional Ahli Utama

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:08:18 WIB

Ini Jenis Vaksin Booster yang Digunakan di Riau

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:25:36 WIB

Bangganya Wagubri Saat Panen Padi Lahan Kering

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:57:02 WIB

Eksisting Mangrove di Riau Mencapai 224.895 Hektar

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:19:38 WIB

Ini Jurus Gubri Syamsuar Antisipasi Varian Omicron

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:54:38 WIB