Selasa, 26 Rajab 1442 H | 09 Maret 2021
Ilustrasi

PEKANBARU--Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tahun ini fokus terhadap misi Gubernur Riau Syamsuar untuk memberantas kemiskinan. Strateginya bagaimana mengembangkan budidaya perikanan untuk masyarakat dan penangkapan ikan, serta masalah illegal fishing.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikan Riau, Herman Machmud mengatakan, program tahun ini disesuaikan dengan misi Gubernur Riau nomor 3 dalam memberantas kemiskinan, yang juga sesuai dengan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Riau.

"Salah satu contohnya, kita sudah melalukan MoU antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Provinsi Riau, yaitu menjadikan Kepulauan Meranti sebagai sentral budidaya ikan kakap putih dan ikan bawal bintang," kata Herman, Sabtu (16/1/2021).

Dikatakan Herman, pihaknya juga sedang mengembangkan budidaya perikanan, seperti di Kabupaten Bengkalis yang dijadikan sebagai sentral udang vaname, Meranti sentral ikan kakap putih dan ikan bawal bintang, Dumai udang vaname, Indragiri Hilir sentral udang dan kepiting, Kampar sentral ikan patin dan Rokan Hilir sentral kerang darah dan udang.

"Kita terus berupaya agar budiaya perikanan ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Riau. Selain itu kita juga terus mengupayakan bagaimana merebut anggaran APBN," ungkap Herman.

Terkait illegal fishing, Herman menjelaskan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Riau sudah memiliki tiga UPT Pengawasan Illegal Fishing di Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan), Bengkalis, dan Rokan Hilir (Bagan Siapiapi).

"Tetapi saat ini yang memuncak di Bagan Siapiapi untuk illegal fishing. Seperti penggunaan alat pancing terlarang dan kapal ikan asing," jelas Herman.

Potensi laut Provinsi Riau bisa terganggu akibat ancaman dari adanya illegal fishing. Apabila merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan  perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. (MCR/eL)

Video

Gubernur Riau Pimpin Rakor Pengendalian Karhutla di Riau

Gubernur Riau Hadiri Peletakan Batu Pemecah Gelombang Kearifan Lokal Di Pantai Wisata Raja Kecik

Pelaksanaan Vaksinasi Masal Covid-19 Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021

Berita Terkait

Gubri Minta Daerah Ikut Sediakan Alat Pemadam Karhutla

Senin, 08 Maret 2021 | 19:25:37 WIB

Diguyur Hujan, Karhutla di Riau Padam

Senin, 08 Maret 2021 | 17:08:02 WIB

DKR Gelar Hari Musik Nasional

Senin, 08 Maret 2021 | 17:05:26 WIB

Gubri Beri Kejutan Untuk Kapolda Riau

Senin, 08 Maret 2021 | 13:59:44 WIB

254 Prajurit TNI Ikuti Pelaksanaan Vaksinasi Corona

Senin, 08 Maret 2021 | 13:12:21 WIB

Polda Riau Amankan 8 Pelaku Karhutla

Ahad, 07 Maret 2021 | 20:16:11 WIB

Sah! Secara Akalmasi Fuad Santoso Pimpin KNPI Riau

Ahad, 07 Maret 2021 | 15:57:28 WIB

BKD Riau Tunggu Petunjuk Teknis Terkait Rekrut ASN 

Jumat, 05 Maret 2021 | 20:35:38 WIB