Senin, 13 Safar 1443 H | 20 September 2021

PEKANBARU - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori menyampaikan peran Kepala Daerah dalam menyukseskan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan tahun 2021-2022. 

Terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, kata Muhammad Hudori, Pemerintah Daerah (Pemda) baik itu Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada daerah masing-masing. 

"Dalam pelaksanaan vaksinasi, Pemda baik Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan dukungan penyediaan tenaga kesehatan, tempat vaksinasi, logistik/transportasi, gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer persediaan/stock piling, keamanan dan/atau sosialisasi dan penggerakan masyarakat," ujarnya saat memberikan materi dalam acara Rapat Koordinasi dan Silaturahmi Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia (Forsesdasi) tahun 2021 secara virtual, Jumat (22/1/2021). 

Selanjutnya, Pemprov dan Pemkab/Pemkot melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi Covid-19 bersama Kemenkes dan BPOM. Selain itu, demi melancarkan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, sebutnya perlu adanya kerjasama. Untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur, sedangkan di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Wali Kota. 

"Untuk Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan kerja sama dengan BUMN/BUMD atau badan usaha swasta, ormas profesi, TNI/Polri dan pihak terkait lainnya," tuturnya. 

Tidak hanya itu, dalam mensukseskan vaksinasi Covid-19, juga dibutuhkan tim pelaksana tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas dengan melibatkan seluruh lintas program di lingkungan sektor kesehatan serta lintas sektor terkait. 

"Sedangkan untuk tim pelaksana terdiri dari 5 (lima) bidang meliputi pertama, perencanaan. Kedua vaksin, logistik dan sarpras. Tiga, pelaksanaan. Keempat komunikasi, advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Kelima monev," pungkasnya. 

Kepada Pemda, ia berpesan agar terus mengoptimalkan penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan karakteristik kearifan lokan masing-masing daerah. Serta dapat mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 agar akuntabel dan tepat sasaran. (MCR/NV)

Video

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Berita Terkait

KKP punya Logo Baru, Ini dia Penampakan dan Filosofinya

Sabtu, 18 September 2021 | 13:22:25 WIB

Tim Satgas Optimalisasi Kebijakan Aplikasi PeduliLindungi

Jumat, 17 September 2021 | 09:58:24 WIB

Inilah Aturan Pembatasan Pintu Masuk Internasional

Kamis, 16 September 2021 | 17:10:47 WIB

Inilah Tiga Strategi TNI Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Selasa, 14 September 2021 | 17:39:38 WIB