Jumat, 22 Rajab 1442 H | 05 Maret 2021

BENGKALIS - Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi menghadiri Rapat Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Urusan Kelautan dan Perikanan secara virtual di Bengkalis, Jumat (22/1/2021). 

Rapat dibuka langsung oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hari Nur Cahya Murni. 

Ia menjelaskan, dasar hukum serah terima P3D menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 3014 pasal 404 berbunyi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 

Sementara itu Dirjen Bina Bangda juga menjelaskan bentuk dukungan percepatan serah terima P3D sesuai Pasal 369 Kemendagri 86 Tahun 2017 bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah provinsi. 

"Sedangkan Gubernur (GWPP) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota," jelasnya. 

Dalam kesempatan itu Dirjen Bina Bangda juga menyampaikan daerah yang sudah mengirimkan tanggapan terhadap surat Kemendagri tanggal 16 November 2020 dan 23 Desember 2020 sebanyak 23 provinsi. 

"Surat nomor 523/4394/Bangda tanggal 16 November 2020 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Pangalihan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan sudah ditindaklanjuti dengan surat resmi oleh 4 (empat) provinsi dan 1 (satu) kota yakni Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jambi dan Kota Aceh Besar," jelasnya. 

Surat nomor 523/4914//Bangda tenggal 23 Desember 2020 tentang pengalihan P3D Urusan Kelautan dan Perikanan sudah ditindaklanjuti dengan surat resmi oleh 11 (sebelas) provinsi diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, DIY, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Serta 8 (delapan) provinsi belum mengirimkan surat resmi yakni Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimatan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. 

Lebih kanjut, Hari Nur Cahya Murni menyampaikan bahwa Kemendagri bersama Kementerian/Lembaga akan melakukan fasilitasi penyelesaian P3D Urusan Kelautan dan Perikanan melalui pembahasan per desk, dengan itu ia berharap Pemerintah Provinsi menyiapkan data-data terkait dan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. 

Turut hadir Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau, Herman dan Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra. (MCR/NV)

Video

Gubernur Riau Hadiri Peletakan Batu Pemecah Gelombang Kearifan Lokal Di Pantai Wisata Raja Kecik

Pelaksanaan Vaksinasi Masal Covid-19 Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021

Terimakasih Pemerintah Provinsi Riau (Bapak.Gubernur Riau :Drs.H.Syamsuar,M.Si)

Berita Terkait

Tindaklanjuti "Food Estate" Kementan Segera ke Riau

Kamis, 04 Maret 2021 | 17:25:29 WIB

Gubri Telah Usulkan Food Estate Kementan RI

Kamis, 04 Maret 2021 | 17:22:45 WIB

Tim Satgas Lakukan Pemadaman di 19 Titik Karhutla

Rabu, 03 Maret 2021 | 15:40:03 WIB