Ahad, 24 Rajab 1442 H | 07 Maret 2021
Seleksi Komut dan Dirut PT PIR dan PT SPR Sudah Sesuai Peraturan, Begini Penjelasanya
Kepala Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Sekretariat Daerah provinsi Riau, Jhon Armedi Pinem

PEKANBARU - Kepala Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Sekretariat Daerah provinsi Riau, Jhon Armedi Pinem menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan seleksi pengurus Perseroan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah provinsi Riau telah mengacu atau berpedoman pada peraturan yang berlaku. 

"Adapun peraturan yang telah diikuti yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah," kata Jhon Armedi Pinem, Selasa (26/1/2021). 

Ia mengatakan, dalam proses seleksi juga telah melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan yang berlaku. Tahapan pertama adalah, adanya penyerahan kewenangan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Kepala Daerah, sebagai pemegang saham terbesar/penginisiasi Peraturan Daerah, untuk melakukan seleksi bagi Komisaris dan Direksi sesuai dengan pasal 2 ayat (2 dan 3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Kemudian pada tahapan kedua yaitu, Kepala Daerah membentuk Tim Panitia Seleksi dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 36, dan sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 33 Permendagri tahun 2018, dengan tahapan seleksi terdiri dari, Seleksi administrasi, Uji kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta wawancara Akhir.

"Adapun proses pelaksanaan UKK bagi BUMD PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) sudah sampai pada tahapan wawancara akhir oleh Kepala Daerah, dan ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 dan 47 Permendagri nomor 37 tahun 2018," sebut Jhon Armedi Pinem. 

Selanjutnya, Ia menerangkan bahwa Kepala Daerah menetapkan 1 (satu) calon terpilih untuk masing-masing jabatan pengurus Perseroan dan sesuai dengan pasal 24 dan 48, Kepala Daerah menyerahkan Calon Komisaris dan Direksi terpilih kepada RUPS untuk ditetapkan.

"Sesuai dengan tahapan yang ada, proses seleksi pada BUMD di provinsi Riau telah mengacu ketentuan, tinggal menunggu penetapan calon terpilih (Komisaris dan Direksi) sebagai pengurus Perseroan pada RUPS LB di BUMD," kata Jhon Armedi Pinem. 

Terkait penjelasan unsur Komisaris pada BUMD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa, jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dengan komposisi sesuai dengan pasal 17 huruf a dan b. 

Kemudian, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 sebagai berikut:

a. BUMD dengan jumlah anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang berasal dari “Pejabat Pemerintah Daerah”

b. BUMD dengan Jumlah anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas: 

1.1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur Independen, atau 

2.2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah.

Lalu, sesuai dengan pasal 15 ayat (5) Permendagri 37 tahun 2018 terkait unsur Komisaris dari Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan Pejabat yang melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan BUMD.

(MC Riau) 

Video

Gubernur Riau Hadiri Peletakan Batu Pemecah Gelombang Kearifan Lokal Di Pantai Wisata Raja Kecik

Pelaksanaan Vaksinasi Masal Covid-19 Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021

Terimakasih Pemerintah Provinsi Riau (Bapak.Gubernur Riau :Drs.H.Syamsuar,M.Si)

Berita Terkait

229.987 Spesimen Swab Telah Diperiksa Selama Pandemi

Jumat, 05 Maret 2021 | 20:21:32 WIB

Kelompok Tani Peduli Api Bantu Pencegahan Karhutla

Jumat, 05 Maret 2021 | 15:29:14 WIB

Pemerintah Berencana Kembali Rekrut ASN Tahun Ini

Jumat, 05 Maret 2021 | 13:31:44 WIB

Tindaklanjuti "Food Estate" Kementan Segera ke Riau

Kamis, 04 Maret 2021 | 17:25:29 WIB

Gubri Telah Usulkan Food Estate Kementan RI

Kamis, 04 Maret 2021 | 17:22:45 WIB