PEKANBARU - Asisten I Setdaprov Riau, Jenri Salmon Ginting membuka sekaligus memberikan pengarahan pada kegiatan konsultasi publik Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Riau di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (8/2/2021).

Jenri menerangkan, melalui Konsultasi publik GDPK ini, diharapkan apa yang telah disusun dapat dipahami secara bersama, disempurnakan dan dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun sistem perencanaan lain terkait pembangunan kependudukan di Riau.

Ia menuturkan, tugas perencanaan GDPK ini bukan hanya tugas pemerintah provinsi saja, namun juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau, sehingga grand design ini menjadi acuan agar tercipta masyarakat Riau yang berkualitas.

"Dengan mengucapkan bismillah, konsultasi publik GDPK tahun 2021-2035 saya nyatakan dibuka secara resmi. Mari dengan GDPK ini kita wujudkan Riau maju gemilang," tuturnya.

Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau, Tengku Hidayati Effiza selaku pelaksana kegiatan menerangkan, dasar penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Adapun maksud dan tujuan GDPK tersebut adalah untuk memperoleh saran dan masukan dari pemangku kepentingan demi menyempurnakan grand design kependudukan di Provinsi Riau. Kemudian, untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh data informasi dan rencana pembangunan kependudukan provinsi Riau yang tersaji dalam grand design pembangunan kependudukan.

"Dokumen GDPK Tahun 2021-2035 ini disusun melibatkan beberapa organisasi OPD serta tim harmonisasi dari organisasi kependudukan dan melalui beberapa tahapan," ujarnya.

Beberapa tahapan tersebut, dijelaskan Tengku Hidayati yakni pembentukan tim pelaksanaan lima pilar melalui keputusan gubernur, rapat awal pengumpulan data dengan OPD terkait dan tim harmonisasi, rapat pembahasan draft awal proyeksi penduduk, rapat menentukan permasalahan isu strategis, sasaran kebijakan strategis dan roadmap serta rapat awal penentuan visi misi

"Draf naskah tersusun sesuai dengan saran dan masukan," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Emri Juli Harnis, tim ahli, Bupati/Wali Kota se-Provinsi Riau yang hadir secara virtual, kepala OPD terkait, serta tamu undangan lainnya. (MCR/IP)