Jumat, 18 Jumadil Akhir 1443 H | 21 Januari 2022
Kadiskes Riau: Ada Sanksi Administratif Bagi Masyarakat Yang Menolak Divaksin

PEKANBARU - Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Sanksi tersebut, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, pelaksanaan dan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi, dikecualikan dari kewajiban bagi sasaran vaksin yang tidak memenuhi kriteria vaksinasi," terang Mimi, Jumat (19/2/2021). 

Lebih lanjut Mimi menerangkan bahwa sanksi administratif yang diatur dalam Perpres tersebut, di antaranya, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin dan tidak mengikuti vaksin Covid-19 dapat dikenakan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. 

"Kalau misalnya dia dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT), berarti nanti dia harus memperlihatkan sertifikat vaksinasinya. Kemudian, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, misalnya terkait pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan layanan lain yang sesuai dengan kewenangan," jelasnya. 

Dikatakan Mimi, mulai Maret 2021 mendatang, vaksinasi Covid-19 tahap II untuk petugas publik dan orang lanjut usia (Lansia) dijadwalkan sudah saat dilaksanakan di Riau. Untuk tahap II ini,  jumlah penerima vaksinasi yang ditargetkan ada sebanyak 925.362 orang. Meliputi tenaga pendidik, pedagang pasar, tokoh agama, atlet. 

Kemudian, anggota DPRD, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri. Termasuk petugas pelayanan publik lainnya yakni, petugas pemadam kebakaran, BPBD, BUMN, BUMD, BPJS, hingga Kepala Perangkat Desa. 

Selain itu juga mencakup wartawan atau pekerja media, petugas pariwisata hotel dan restoran, serta pekerja transportasi publik yakni, petugas tiket, masinis, petugas bandara, pilot, pramugari, petugas pelabuhan, petugas Trans Jakarta dan MRT, sopir bus, kernet, sopir taksi, dan ojek online (Ojol).

"Untuk pelaksanaannya ada 4 teori, yang pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan di gedung pemerintahan yang dijadikan sebagai lokasi vaksinasi massal, kemudian dengan metode turun langsung ke lokasi-lokasi sasaran seperti di pasar, dan mobile atau bergerak," jelasnya. (MCR/ger)

Info Lainnya

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Gubernur Riau Lantik Pejabat Fungsional Ahli Utama

Kamis, 20 Januari 2022 | 18:08:18 WIB

Ini Jenis Vaksin Booster yang Digunakan di Riau

Kamis, 20 Januari 2022 | 12:25:36 WIB

Bangganya Wagubri Saat Panen Padi Lahan Kering

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:57:02 WIB

Eksisting Mangrove di Riau Mencapai 224.895 Hektar

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:19:38 WIB

Ini Jurus Gubri Syamsuar Antisipasi Varian Omicron

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:54:38 WIB

Danrem: Setetes Darahmu, Kesempatan Hidup Bagi Saudaramu

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:19:10 WIB