Sabtu, 23 Rajab 1442 H | 06 Maret 2021
Berikut Arahan Presiden RI Terkait Upaya Pencegahan Karhutla di Indonesia

PEKANBARU - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan beberapa arahan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia.

Ia menerangkan, yang pertama yaitu prioritaskan upaya pencegahan. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama jangan sampai terlambat.

Ia menjelaskan, di negara besar pun ada kejadian kebakaran, bahkan sampai ada kota yang ikut terbakar. Hal-hal seperti itu harus dijadikan pelajaran, prioritaskan pencegahan jangan sampai terlambat karena kalau sudah terlambat diguyur dengan water bombing sebanyak apapun belajar dari pengalaman sudah terlanjur sulit dipadamkan.

"Api boleh keluar kecil tapi segera dipadamkan, pencegahan diprioritaskan," tuturnya dalam Rakornas Karhutla 2021, di Istana Negara yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Negara, Senin (22/2/2021).

Ia mengatakan, manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Artinya di desa kalau ada api kecil itu sudah harus diberitahukan agar segera bisa tertangani di depan. Bukan justru sudah terlanjur besar baru ketahuan, maka sulit memadamkannya. 

"Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini. Monitoring di area-area yang rawan hotspot, saya kira sudah tahu semuanya dimana sih yang rawan dimana sih yang harus diwaspadai," katanya.

Ia juga meminta update informasi setiap hari sehingga kondisi harian bisa terpantau secara harian dan kondisi dilapangan terpantau setiap hari.

Kemudian Jokowi juga meminta daerah rawan Karhutla untuk manfaatkan teknologi untuk monitoring Karhutla dan pengawasan dengan sistem dashboard.

"Hati-hati kebakaran luas itu kerugian tidak hanya juta atau miliar, saya pastikan larinya pasti ke angka triliun. Ini hati-hati, belum kerusakan ekologi ekosistem kita," ucapnya.

Jokowi juga menginginkan infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah dan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa dalam pencegahan Karhutla.

Kemudian ia juga meminta daerah untuk memberikan pendidikan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat, kepada perusahaan, kepada korporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot.

Selanjutnya, ia menyarankan untuk mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya Karhutla bagi kesehatan dan juga dampak ekonomi yang tidak kecil.

Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani Karhutla untuk tahun mendatang, karena 99% Karhutla itu adalah ulah manusia baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian dan motif utamanya selalu satu ekonomi.

"Karena saya tahu bahwa pembersihan lahan lewat pembakaran adakah cara paling murah, tapi ini sudah dimulai edukasi kepada masyarakat perusahaan korporasi harus ditata ulang kembali," tuturnya.

Ia juga mengharapkan agar pemerintah daerah mencari solusi agar korporasi dan masyarakat tidak membuka lahannya tidak dengan cara membakar.

Selain itu penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Ia juga memerintahkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk ini menjadi fokus di kawasan hidrologi gambut sehingga bisa memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi.

"Buat banyak embung, buat banyak kanal, buat sumur bor dengan berbagai teknik pembahasan lainnya sehingga lahan gambut tetap basah. Kita sudah ngerti semuanya saya nggak perlu jelaskan mengenai ini," ujarnya.

Ia melanjutkan, jangan biarkan api membesar jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Untuk ia meminta gubernur, bupati/wali kota harus tanggap dan respon cepat.

"Jika diperlukan melakukan pemadaman melalui operasi udara water bombing. Ini sering kita lakukan, masih kecil siram jangan sampai gede karena water bombing ini duit gede anggaran gede," terangnya.

Terakhir, ia meminta langkah penegakan hukum tanpa kompromi. Penegakan hukum yang tegas, baik konsesi korporasi maupun milik masyarakat, sehingga ada efek jera dalam membakar lahan.

"Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana. Jangan sampai kita malu di pertemuan negara ASEAN, dalam lima tahun ini tidak ada jangan sampai dibuat ada lagi," katanya. (MCR/IP)

Video

Gubernur Riau Hadiri Peletakan Batu Pemecah Gelombang Kearifan Lokal Di Pantai Wisata Raja Kecik

Pelaksanaan Vaksinasi Masal Covid-19 Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021

Terimakasih Pemerintah Provinsi Riau (Bapak.Gubernur Riau :Drs.H.Syamsuar,M.Si)

Berita Terkait

Inilah 3 Kunci Generasi Muda Mampu Kembangkan Usaha

Jumat, 05 Maret 2021 | 20:28:21 WIB

Pemakaian Strap Masker Tidak Dianjurkan Satgas Covid-19

Kamis, 25 Februari 2021 | 23:05:12 WIB

Jokowi Ingatkan Daerah Rawan Karhutla Untuk Waspada

Senin, 22 Februari 2021 | 18:26:58 WIB