PEKANBARU- Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Masrul Kasmy mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pencegahan Korupsi terkait Manajemen Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah Provinsi Riau secara virtual bersama KPK RI di Riau Command Center Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Selasa (23/2/2021). 

Dalam arahannya, Masrul Kasmy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan atensi dan apresiasi kepada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang telah menginisiasi pertemuan terkait manajemen aset dan optimalisasi pajak daerah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau. 

"Semoga melalui forum ini bisa menjadi diskusi bagi kita untuk menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi," harapnya. 

Terkait sertifikasi aset tanah Pemprov Riau, hingga saat ini masih terdapat aset Pemprov Riau yang belum bersertifikat. Sesuai data 31 Desember 2020, Plh. Sekda menyampaikan bahwa total aset tanah Pemprov Riau sebanyak 1.003 persil, sementara itu jumlah aset tanah sudah bersertifikat sebanyak 345 persil, serta jumlah aset tanah yang belum tersertifikat 658 persil. 

Dari jumlah 658 persil yang belum bersertifikat, sebut Masrul, tahun ini pihaknya mengajukan 30 persil kepada ATR/BPN untuk disertifikasi. Jumlah 30 persil ini sudah disesuaikan dengan anggaran dan kondisi Pemprov Riau saat ini. 

"Jumlah tersebut merupakan jumlah cukup besar yang diajukan mengingat kondisi Provinsi Riau masih dalam pandemi Covid-19," tutur Masrul. 

Menanggapi itu, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Arief Nurcahyo mengingatkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo memerintahkan Pemerintah Daerah untuk segera mengajukan sertifikat aset tanah milik pemerintah, sehingga diharapkan ditahun 2024 tanah milik pemerintah sudah bersertifikat secara keseluruhan yang tertuang dalam Perpres RPJMN 2019-2024.

"100 persen tanah sudah bersertifikat sebagai bentuk pencegahan korupsi melalui pengamanan aset secara hukum," pungkasnya. 

Turut hadir mendampingi Plh. Sekda Riau, Kepala BPKAD Provinsi Riau, Indra dan Kepala Bapenda Provinsi Riau, Herman. (MCR/NV)