PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar membuka rembug paripurna Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Riau masa bakti Tahun 2021-2025 di UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi Riau, Minggu (28/2/2021).

Dalam sambutannya Gubri menyampaikan bahwa pertanian masih jadi tulang punggung perekonomian nasional, karena itu pembangunan pertanian masih menjadi prioritas pembangunan.

"Termasuk juga Provinsi Riau yang menetap pertanian menjadi salah satu sektor unggulan dalam menjadikan bagian pembangunan ekonomi," kata Gubri.

Hal ini disebabkan pertanian cukup potensial dalam mendapatkan pendapatan asli daerah, sekaligus untuk meningkatkan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu keberhasilan pembangunan pertanian harus didukung semua pihak pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat tani, pelaku-pelaku utama, maupun pihak lainnya.

Gubernur Syamsuar mengungkapkan dalam era pembangunan yang semakin kompleks petani dan nelayan saat ini sedang dihadapkan dengan tantangan semakin besar keterkaitan dengan usaha tani, nelayan dengan berbagai aspek lingkungan yang dapat mempengaruhi serta persaingan dalam pemanfaatan dan sumber daya.

Ia mencontohkan nelayan daerah perairan seperti di Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir (Inhil), Rokan Hilir (Rohil), dan Bengkalis dihadapkan budidaya nelayan pembuatan tambak udang paname tapi termasuk kawasan mangrove sekarang tidak risau lagi.

Jika dulu dikejar LSM, wartawan, juga polisi, sekarang sudah dilindungi oleh peraturan gubernur melalui kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota se-Provinsi Riau," jelasnya.

Gubri menuturkan bagi daerah yang masih mengalami kendala yang berkaitan dengan pembuatan tambak udang paname di kawasan hutan mangrove bisa menghubungi langsung KPH di wilayahnya masing-masing.

"Diinformasikan hal yang belum pernah dibuat sebelumnya," tambahnya

Selain permasalahan perairan, Syamsuar juga menyampaikan persoalan kawasan hutan di lingkungan perusahaan. Saat ini sudah adanya Undang-undang Cipta Kerja memberikan ruang kemudahan. Untuk itu pihaknya sedang mempersiapkan kebun-kebun di kawasan perusahaan dengan mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mendapatkan plasma untuk masyarakat.

"Kita akan mohon dukungan suport agar bisa mensejahterakan masyarakat kita di seluruh provinsi Riau," ujarnya.
 
Oleh karena itu, Gubernur Syamsuar mengajak semua pengurus KTNA provinsi Riau bersama-sama penyuluh swadaya untuk ikut serta dalam pendampingan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menuju arah kelembagaan ekonomi petani dan dapat memberikan masukan atas permasalahan yang ada di lapangan.

"Terkait permasalahan yang ada dilapang dapat dilaporkan kepada pemerintah sehingga kita dapat memperjuangkan kepentingan petani di tingkat nasional," tuturnya. (MCR/DW)