PEKANBARU - Plh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Masrul Kasmy mengungkapkan bahwa besok (Rabu, 3/3/2021), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat bersama tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membahas terkait fasilitas-fasilitas aset (fases) melalui rapat koordinasi bersama kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.

Lebih lanjut Masrul Kasmy mengatakan bahwa agenda kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengadakan dua kegiatan seperti pada hari ini (Selasa 2/3/2021) monitoring dan evaluasi (Monev) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dan besok kegiatan rapat koordinasi bersama kabupaten/kota se-Riau.

"Membahas berkaitan dengan aset-aset, fasilitas-fasilitas aset (fases) yang akan disampaikan besok," katanya saat Monev di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau.

Menurutnya, pembahasan terkait aset serta fasilitas aset ini memang perlu dilakukan untuk provinsi karena sebagai koordinator wilayah di tingkat wakil pemerintah pusat di daerah maka gubernur punya kaitan untuk mendapatkan laporan-laporan registrasi serta hal yang berkaitan dengan penyerahan aset Pendanaan, Personel, Prasarana, dan Dokumen (P3D).

"Yang mana juga berkaitan dengan persoalan sertifikasi termasuk juga tadi di bahas aset-aset di sekolah," ujarnya.

Untuk sekolah SMK dan SMA yang sudah menjadi kewenangan Provinsi Riau, dan juga aset-aset sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang perlu disampaikan ke provinsi.

Melalui rapat akan membahas terkait tindak lanjut pendapat daerah dari aspek izin pertanahan, selain itu upaya BUMD termasuk juga blok aset Pemerintah Daerah (Pemda)

"Seperti pada Chevron yang belum selesai, termasuk Pasar Cik Puan dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan APIP," ungkapnya.

Namun hal yang paling penting dari kegiatan ini yaitu rencana aksi oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Riau agar dapat membuat target-target penyelesaian dari tunggakan-tunggakan sehingga ke depannya bisa terbebas dari persoalan yang berkaitan tunggakan.

"Termasuk juga bagaimana upaya memaksimalkan pendapatan karena kondisi pendapatan hari ini dengan mencoba ada inovasi-inovasi bisa dipaparkan kepada tim KPK RI kiranya adanya langkah-langkah pelaksanaannya," pungkasnya. (MCR/DW)