Kamis, 4 Ramadhan 1442 H | 15 April 2021
Pemprov Riau Peroleh Nilai 89,11 Persen Stranas PK Tahun 2020

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan bahwa berdasarkan data capaian pelaporan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperoleh nilai 89,11 persen atau 10 persen lebih tinggi dari nilai Nasional, yaitu 78,52 persen.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wagubri dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (3/3/2021).

"Pemerintah Provinsi Riau memperoleh nilai 89,11 persen atau 10 persen lebih tinggi dari nilai Nasional, yaitu 78,52 persen," katanya.

Edy Nasution menerangkan bahwa rincian pencapaian tersebut yakni sebagai berikut, Implementasi Kebijakan Satu Peta 61,87 persen, Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 100 persen. Selanjutnya Implementasi e-Katalog 99,99 persen, Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 99,99 persen, dan Pembangunan Zona Integritas 100 persen.

Sementara itu, Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah di Provinsi Riau pada tahun 2020, dari 13 Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yang terdiri atas satu Pemerintah Provinsi dan 12 Pemerintah Kabupaten/Kota, secara rata-rata mendapat nilai 74 persen atau 10 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional, yaitu 64 persen. 

Edy Nasution menyebutkan, nilai tertinggi Pemerintah Daerah di Provinsi Riau adalah sebesar 87,37 persen dan nilai yang terendah adalah sebesar 60,74 persen. Dengan rincian sebagai berikut, Perencanaan dan Penganggaran APBD memperoleh nilai 88,3 persen, Pengadaan Barang dan Jasa memperoleh nilai 71,75 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai 81,7 persen.

Kemudian, APIP memperoleh nilai 71,5 persen, Manajemen ASN memperoleh nilai 77,7 persen, Optimalisasi Pajak Daerah memperoleh nilai 55,0 persen, Manajemen Aset Daerah memperoleh nilai 58,4 persen. Sedangkan Tata Kelola Dana Desa memperoleh nilai 85,6 persen.

"Berdasarkan data diatas tadi, kita semua harus siap melaksanakan implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi PemerintahDaerah melalui Stranas PK dan Monitoring Centre For Prevention (MCP). Adapun tujuan dari Program ini untuk memperkuat komitmen Kepala Daerah dalam Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau," ucapnya.

Wagub sendiri berharap pencegahan korupsi di Provinsi Riau dapat ditingkatkan sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih bagus lagi kedepannya. (MCR/IP)

Video

Gubernur Riau Melantik Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (Wantikda) Provinsi Riau

Pelantikan Penjabat Bupati Indragiri Hulu

Gubernur Riau Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Berita Terkait

Kepala Disnakertrans Beberkan Besaran THR Buruh

Rabu, 14 April 2021 | 18:02:43 WIB

Begini Cara Perpanjang SIM Online Melalui Aplikasi SINAR

Selasa, 13 April 2021 | 21:15:43 WIB

Wagubri Hadiri Lauching Aplikasi SINAR Secara Virtual

Selasa, 13 April 2021 | 17:50:43 WIB

Inilah Lokasi Tiga Kantor Samsat Baru di Riau

Selasa, 13 April 2021 | 16:09:38 WIB

Alhamdulillah, Harga Sawit Naik Jadi Rp2.358,00 per Kg

Selasa, 13 April 2021 | 15:42:38 WIB

Cegah Kerumunan, Gubri Tak Lakukan Safari Ramadan

Selasa, 13 April 2021 | 11:54:26 WIB