Kamis, 4 Ramadhan 1442 H | 15 April 2021
Kepala Daerah Diminta Hindari 7 Bentuk Tindak Pidana Korupsi

PEKANBARU - Direktur Koordinasi Supervisi I KPK RI, Brigjen Didik Agung Widjanarko meminta kepala daerah di Provinsi Riau untuk menghindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi.

Ia menerangkan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 JO UU Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk namun secara umum tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh bentuk.

"Mohon hindari tujuh bentuk tindak pidana korupsi ini," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program pemberantasan korupsi terintegrasi Kepala Daerah se-Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (3/3/2021).

Didik menyebutkan, tujuh bentuk tindak pidana tersebut yaitu menyebabkan kerugian keuangan negara. Maksudnya yaitu melakukan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Selanjutnya gratifikasi, dimana pejabat penyelenggara negara menerima gratifikasi terkait jabatanya dan berlawanan dengan kewajibannya serta tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima.

Poin ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yakni pejabat penyelenggara negara melakukan penggelapan uang, memalsukan dokumen pemeriksaan administrasi, membantu membiarkan atau diri sendiri merusak bukti.

Bentuk korupsi yang keempat adalah benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pejabat penyelenggara negara dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung turut serta dalam pengadaan barang yang diurusnya dalam suatu instansi atau perusahaan.

Kelima, tindak pidana korupsi yang harus dihindari adalah perbuatan curang. Tindakan curang oleh pemborong ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang merugikan.

Berikutnya pemerasan, dimana pejabat penyelenggara negara melakukan upaya memeras pihak terkait untuk memberikan sesuatu. Serta yang terakhir suap menyuap, upaya suap menyuap dari/kepada pejabat penyelenggara negara karena jabatannya terkait kewenangannya.

"Jangan sampai kita berakhir di penjara. Syukuri apa yang kita miliki adalah nikmat yang luar biasa, kalau kita tidak syukur kita akan tamak rakus," ungkapnya. 

Lebih lanjut ia menyampaikan ada beberapa indikasi korupsi yang terjadi saat ini, seperti memiliki mata uang asing dalam jumlah besar, memiliki barang mewah seperti jam, mobil perhiasan dan memiliki banyak rekening bank atas nama orang lain. Selain itu, memiliki aset bernilai tinggi atas nama sendiri atau orang lain, baik itu berupa tanah, rumah, apartemen, ruko dan lain sebagainya.

"Hal-hal tersebut diatas yang tidak sesuai dengan kewajaran," ungkapnya. (MCR/IP)

Video

Gubernur Riau Melantik Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (Wantikda) Provinsi Riau

Pelantikan Penjabat Bupati Indragiri Hulu

Gubernur Riau Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Berita Terkait

Kepala Disnakertrans Beberkan Besaran THR Buruh

Rabu, 14 April 2021 | 18:02:43 WIB

Begini Cara Perpanjang SIM Online Melalui Aplikasi SINAR

Selasa, 13 April 2021 | 21:15:43 WIB

Wagubri Hadiri Lauching Aplikasi SINAR Secara Virtual

Selasa, 13 April 2021 | 17:50:43 WIB

Inilah Lokasi Tiga Kantor Samsat Baru di Riau

Selasa, 13 April 2021 | 16:09:38 WIB

Alhamdulillah, Harga Sawit Naik Jadi Rp2.358,00 per Kg

Selasa, 13 April 2021 | 15:42:38 WIB

Cegah Kerumunan, Gubri Tak Lakukan Safari Ramadan

Selasa, 13 April 2021 | 11:54:26 WIB