PEKANBARU - Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Jenri Salmon Ginting menyebutkan tindak lanjut penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau telah sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengungkapkan instruksi Presiden Jokowi ini disampaikan pada tanggal 22 Februari 2021 lalu dengan arahan diantaranya pertama, memprioritaskan upaya pencegahan karhutla, kedua infrastruktur monitoring harus sampai di tingkat bawah.

Ketiga, perlunya mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang.

Berikutnya, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Kelima, terima respon cepat jangan sampai terjadi api sudah membesar. Keenam, langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.

"Ini merupakan instruksi dari bapak Presiden Jokowi kita maka kita melakukan reaksi cepat untuk mengumpulkan semua perusahaan perwakilan yang ada di Provinsi Riau untuk mengantisipasi kebakaran hutan secara preventif," lanjutnya.

Ia mengungkapkan mengantisipasi lebih baik daripada ketika sudah menanganinya, karena hal tersebut memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu, tindak lanjut bersama beberapa perwakilan perusahaan di sektor kebun pada 12 kabupaten/kota pada rapat koordinasi pada hari ini sebagai wujud untuk menyamakan persepsi dalam menangani karhutla di Provinsi Riau.

"Untuk itu kita berharap dengan kita lebih meningkatkan adanya arahan bapak presiden maka penetapan status siaga dapat kembali menggerakkan seluruh sektor terkait dan satuan tugas pengendalian kebakaran lahan dan kebun baik di provinsi maupun di kabupaten kota," tuturnya

Sehingga, ia juga berharap kontribusi semua dari unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha, perusahaan perkebunan menjadi salah satu faktor membantu kesiapsiagaan dini untuk dapat menjaga dan mengendalikan karhutla di lingkungan masing-masing daerah.

"Semoga melalui rakor ini dapat menjadi momentum dalam mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran kebun dan lahan," tutupnya. (MCR/DW)