PEKANBARU - Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB RI, Diah Natalisa menyampaikan agenda kunjungan kerja (Kunker) Ke Provinsi Riau dalam rangka monitoring persiapan hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) pada Pemerintah Daerah (Pemda) 2021.

Ia mengungkapkan kegiatan ini untuk menindaklanjuti rencana pembinaan kepada innovation hub atau jaringan inovasi pelayanan publik di empat provinsi baru pada Tahun 2021 diantaranya Riau, Kalimantan Barat, Bali dan Maluku.

Menurutnya, inovasi pelayan publik didasarkan pada pemikiran perlunya percepatan untuk memajukan pelayanan publik di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus menggaungkan pentingnya birokrasi untuk berinovasi melalui gerakan one agency one indovision atau satu instansi satu inovasi.

"Hal ini sudah digaungkan sejak Tahun 2013 yang lalu yang mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah untuk melahirkan minimal satu inovasi dalam satu tahun," ucapnya.

Deputi Kemenpan RB ini menyebutkan penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) berlangsung sejak tahun 2014 hingga tahun ini. KIPP ini merupakan salah satu upaya mewujudkan semangat untuk membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Kemudian, nantinya juga akan diberikan apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja tinggi atau luar biasa dalam memberikan pelayanan publik. Ditambahkannya, sesuai kebijakan Kemenpan-RB pembinaan inovasi  pelayanan publik merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi.

"Yang diarahkan sebagai sarana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu kami tidak berhenti, terus memunculkan inovasi yang unggul melalui kompetisi inovasi," katanya.

Untuk itu, Deputi Diah Natalisa berharap monitoring persiapan hub JIPP Tahun 2021 ini dapat berjalan lancar sehingga melalui JIPP bisa membantu Pemerintah provinsi Riau untuk mengakselerasi percepatan kualitas pelayanan publik.

"Harapan kami tentunya dengan jaringan inovasi pelayanan publik di Provinsi Riau dapat membantu mengakselerasi percepatan kualitas pelayanan publik di Riau," harapnya.

(Mediacenter Riau/dw)