PEKANBARU - Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Riau, Syahrial Abdi menghadiri sosialisasi piloting project Pengukuran Indeks Maturitas (IM) Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) dan supervisi NKK ASN pada instansi pemerintah secara virtual, di Ruangan Riau Command Center Menara Lancang Kuning Kantor Gubernur Riau, Kamis (3/6/2021).

Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini bertujuan untuk menjamin kualitas penerapan NKK pada instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pegawai ASN yang profesional dan berintegritas.

Asisten Komisioner KASN, Pangihutan Marpaung menyampaikan bahwa peraturan IM NKK ini merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan prioritas RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan revolusi mental.

Ia menerangkan, berdasarkan data yang dimiliki KASN mengenai perilaku ASN, sudah seharusnya KASN segera menindaklanjuti untuk mengantisipasinya karena sudah banyak ASN yang melanggar kode etik yang berlaku.

"Sudah banyak pegawai ASN yang terbukti melanggar kode etik, baik itu perselingkuhan, korupsi dan perilaku yang tidak diinginkan lainnya, jadi ini perlu kita sosialisasikan kepada ASN di lingkungan kerja masing-masing," tuturnya.

Pangihutan Marpaung menambahkan, sesuai dengan program kerja KASN, Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi pilot project penerapan IM NKK. Untuk itu menurutnya, sebelum KASN melakukan penilaian ini pada Pemprov Riau, maka dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Pemprov Riau akan menjadi salah satu pilot project program ini," tuturnya.

Asisten Komisioner KASN ini mengharapkan Pemprov Riau melakukan evaluasi terhadap penerapan Pergub terkait kode etik ASN sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh KASN.

"Langkah pertama harus dilihat bagaimana tahapannya apakah sudah sesuai, indeks penegakannya sudah sejauh mana, ini nanti akan dijelaskan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini berdasarkan survei KASN sudah ada 50 persen lebih instansi pemerintah memiliki kode etik ASN, tapi penerapannya masih harus diperhatikan.

Menurutnya ini yang perlu diperhatikan, bagaimana penyusunannya apakah sudah sesuai atau belum dengan ketentuan KASN. Untuk itu, ia berharap Pemprov Riau dapat bekerjasama yang baik dalam pelaksanaan ini.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Riau, dalam hal ini bagaimana sama-sama memperbaiki kode etik ASN," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)