PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyebutkan bahwa penilaian kepatuhan yang dinilai Ombudsman merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Hal itu diutarakannya saat membuka dengan resmi Workshop Penilaian Kepatuhan Tahun 2021 secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Riau, Kamis (3/6/2021). 

Adapun hal tersebut sejalan dengan misi ke-5 RPJMD kepemimpinan Syamsuar-Edy Nasution periode 2020-2024, yakni mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi. 

Selain itu juga dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi melalui rencana aksi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 angka 8 yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2020. 

Sebagai penyelenggara pemerintahan, ia memahami bahwa salah satu dari tiga fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan publik. 

"Kita sebagai penyelenggara pemerintah tidak hanya dinilai dari satu aspek saja seperti mengerjakan tugas-tugas rutin kantor, tapi harus bisa dinilai dari beberapa aspek antara lain 8 area perubahan reformasi (termasuk didalamnya pelayanan publik), zona integritas menuju WBK, WBBM, dan inovasi pelayanan publik," jelas Gubri. 

Untuk itu, dalam rangka mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Publik, pihaknya sudah mengimbau seluruh Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembenahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Melalui Workshop tersebut, Gubri juga mengimbau supaya penilaian kepatuhan dijadikan tujuan bersama demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik. 

(Mediacenter Riau/nv)