Ahad, 12 Safar 1443 H | 19 September 2021
Kementerian dan Pemda Perlu Bersinergi untuk Selesaikan Persoalan PIPPIB
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Dr Surya Tjandra.

SELATPANJANG - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Dr Surya Tjandra berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menghadiri rapat konsultasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB), Selasa (22/6/2021) pagi.

Adapun kedatangan Wamen ATR/BPN untuk membahas, sekaligus memantau moratorium Area Peruntukan Lain (APL) yang masuk dalam PIPPIB, di Kepulauan Meranti yang juga terjadi di hampir semua kabupaten dan kota di Riau.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri langsung Gubernur Riau, Syamsuar, Wakil Ketua Komite l DPD RI, Fernando, Ketua Badan Informasi Geopasial, M Arif Marfai, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Ma'mun Murod, Kepala BPKH, Sofyan, Kakanwil BPN Riau, Syahril beserta seluruh kepala BPN kabupaten dan kota. Hadir juga anggota DPD RI Dapil Riau Dr Hj. Intsiawati Ayus yang memoderatori acara tersebut.

Wamen ATR/BPN RI, Dr Surya Tjandra menjelaskan kehadirannya untuk menghimpun data dan masukan dari daerah terkait persoalan tanah yang ada di daerah. "Dari total luas tanah itu yang bisa APL, Area Pemanfaatan Lain tapi bisa dibangun 29 persen, sepertiga dari luas total wilayah Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Dijelaskannya, bahwa dari sepertiga luas tanah APL tersebut masuk dalam kawasan PIPPIB yang juga diartikan sebagai kawasan hutan. Walaupun kenyataannya sebagian besarnya juga diketahui tidak lagi merupakan hutan dan bahkan sudah dibangun.

Terkait hal tersebut, Surya mengatakan akan berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk jalan keluar. "Saya sedang mendata mendengarkan masukan, dimana 96 persen Kepulauan Meranti masuk kedalam area PIPPIB artinya kawasan hutan, padahal sudah bukan kawasan hutan," ungkapnya. 

"Kami coba berkoordinasi karena ini kan menyangkut soal kebijakan, jadi kami kementerian BPN/ATR bertanggungjawab untuk program statistik nasional reforma agraria salah satunya adalah untuk mengatasi ketimpangan akses pada tanah," bebernya. 

Lebih lanjut Surya menjelaskan, bahwa hal ini adalah bagian dari temuan masalah yang coba untuk digali sampai ke akar permasalahannya. Dimana, solusinya apa, untuk itu diperlukan kerjasama antar Kementerian, maupun dukungan pemerintah daerah dan seluruh jajaran. 

"Untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu kerjasama dan sinergi mulai kementrian di pusat hingga pemerintah daerah. Juga menjelaskan tantangan dari persoalan PIPPIB adalah kewenangannya yang berada di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," tukasnya. 

"Kami akan berkomunikasi lebih intensif karena dari Presiden jelas arahannya bereskan semua-semua yang sudah bukan hutan dalam kawasan dilepas, kampung-kampung tua, pemukiman yang dimanfaatkan secara produktif mestinya bisa dilepaskan secepatnya," ujarnya.

Surya menjelaskan setiap kantor BPN yang ada di daerah akan menyiapkan data-data untuk disampaikan ke Kementrian terkait didukung para kepala daerah dan para legislator. "Dan ini tinggal dikomunikasikan saja, kita sudah menyiapkan data,  harapannya dalam setahun ini akan kita bereskan semua," pungkasnya. 

(Mediacenter Riau/pr)

Video

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Berita Terkait

Satlantas Polres Meranti Tertibkan Pengendara Tak Pakai Masker

Selasa, 07 September 2021 | 23:29:16 WIB

Nakes di Kepulauan Meranti Mulai Vaksinasi Booster

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:16:09 WIB

Polres Meranti Gelar Vaksinasi Dosis Kedua

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 11:44:38 WIB

Di Meranti, Langgar Prokes Didenda Hingga Rp500 Ribu

Ahad, 25 April 2021 | 21:36:15 WIB