Selasa, 17 Rajab 1444 H | 07 Februari 2023
Jika Pemerintah Pusat Terapkan PPKM Darurat, Syamsuar: Riau Siap Antisipasi

PEKANBARU - Pemerintah Pusat telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Pulau Jawa-Bali.

Jika peraturan tersebut harus diberlakukan di Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan Riau siap melaksanakan PPKM Darurat. 

Dimana PPKM Darurat akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. 

Gubri mengatakan, dengan kemungkinan-kemungkinan penambahan penularan Covid-19 di Provinsi Riau, Riau harus mempersiapkan diri andai kata nanti Pemerintah Pusat menerapkan PPKM Darurat. 

"Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru termasuk Pemerintah Provinsi Riau telah siap melakukan PPKM Darurat kalau itu yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat," kata Gubri dalam Rapat Koordinasi terkait Persiapan PPKM Darurat dan Evaluasi PPKM Diperketat Kota Pekanbaru yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (12/7/2021). 

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya diantaranya mengantisipasi ketersediaan obat, penambahan tempat tidur, hingga penambahan oksigen. 

"Karena itulah hari ini kita melakukan rapat koordinasi agar nanti kalau terjadi peningkatan Covid-19 atau masyarakat semakin banyak terpapar Corona tentunya kita sudah siap," ujarnya. 

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan bahwa pencegahan yang lebih efektif untuk dilakukan dalam menangani kasus Covid-29 di Kota Pekanbaru yaitu menangani dari hulu dan hilir. 

"Maka pengetatan kita lakukan agar masyarakat kita terlindungi," ujarnya. 

PPKM Diperketat atau PPKM Darurat menurutnya bagaimana pemerintah melakukan kegiatan dihulu agar risiko lebih kecil dan juga biaya yang dikeluarkan juga lebih kecil. 

"Kalau ini tidak bisa kita lukukan bersama atau tidak ada dukungan antara pemerintah dan masyarakat maka akan mengakibatkan penanganan dihilir ini rugi banyak, korban kepada masyarakat semakin tinggi dan biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat juga akan semakin tinggi," jelasnya. 

Untuk itulah, pihaknya menyambut baik apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat tentang PPKM Diperketat atau PPKM Darutat, yang mana hal itu adalah menangani Covid-19 dari hulu dengan efektifitas yang lebih tinggi dan pembiayaan lebih ringan. 

Turut hadir dalam rakor Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Forkopimda Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, Asisten I Setdaprov Riau Jenri Salmon Gunting, serta Kepala OPD dilingkungan Provinsi Riau.

(Mediacenter Riau/nv)

Info Lainnya

Info Riau Sepekan

Info riau sepekan (20/9/2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Conselor University Melaka Kunjungi Riau, Ini Tujuannya

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:01:46 WIB

Gubernur Syamsuar Komitmen Selesaikan Masalah Tanah di Riau

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:28:52 WIB

Gubernur Syamsuar Harap IKBR Bisa Bantu Program Pemerintah

Selasa, 31 Januari 2023 | 13:00:43 WIB

Simak Prakiraan Cuaca Hari Ini untuk Wilayah Riau

Selasa, 31 Januari 2023 | 08:49:28 WIB

Gubri Syamsuar: LLPN Diharapkan Jaga Marwah Riau

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:47:03 WIB

MTQ Tingkat Kelurahan Bambu Kuning, Ini Pesan Wagubri

Jumat, 27 Januari 2023 | 11:28:56 WIB