Selasa, 17 Rajab 1444 H | 07 Februari 2023

PEKANBARU - Menjadi salah satu narasumber dalam rapat Musyawarah Daerah (Musda) BEM se-Provinsi Riau, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar memaparkan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam upaya mempersiapkan dan memperkuat peran daerah dalam business to business.

Ia menerangkan, kebijakan Pemprov Riau ini berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang tertuang pada pasal 2, pasal 4 huruf (a dan b) dan pasal 5 ayat 3.

"Selain itu hal yang menjadi dasar hukum tertera pada PP Nomor 54 Tahun 2017 yang tertuang pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat 2 dan pasal 107 ayat 4 huruf b," kata Gubri secara virtual, Senin (12/7/2021).

Ia menerangkan seperti pada Permen EDSM tersebut pada pasal 4 ayat a dijelaskan bahwa untuk lapangan yang berada di daratan dalam satu provinsi atau perairan lepas pantai paling jauh sampai dengan empat mil laut.

Penawaran PI 10 persen diberikan kepada satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukannya dikoordinasikan oleh gubernur dengan melibatkan bupati/wali kota yang di wilayah administrasinya terdapat lapangan yang disetujui rencana pengembangannya.

Gubri juga menjelaskan terdapat beberapa kesiapan BUMD dalam PI10 persen dan "B to B" seperti di blok rokan. Untuk diketahui masa kontrak blok rokan akan habis pada 9 agustus 2021 mendatang dan akan diambil alih oleh PT. Pertamina Hulu Rokan.

Adapun kesiapan dari Pemprov Riau terhadap peralihan tersebut, ungkap Gubri yaitu telah memiliki legalitas, ada kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan unggul khususnya di bidang minyak dan gas bumi.

"Kesiapan lainnya yaitu kemampuan manajemen resiko, kemampuan teknologi dan financial yang cukup baik melalui penyertaan modal pemerintah daerah (APBD)," paparnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubri berharap kepada pihak PT Pertamina dapat memberikan kesempatan berusaha kepada BUMD dan pengusaha lokal sebagai vendor baik sebagai pelaksana proyek maupun kegiatan jasa penunjang lainnya. 

"Diharapkan pertamina jangan mengutamakan anak perusahan dan afiliasinya karena kita tau juga di Riau memiliki BUMD dan memiliki vendor yang berkompeten yang sudah lama melakukan kerja sama dengan pihak chevron," pintanya.

Kemudian, ia menuturkan terhadap perusahaan jasa penunjang migas pada blok rokan serta blok migas lainnya harus memiliki NPWPD terkait kesiapan BUMD dalam PI 10 persen dan bisnis to bisnis.

"Dengan maksud agar pajak pendapatan negara yang diperoleh perusahaan dari mitra pertamina hulu rokan ini menjadi bagi hasil dengan pendapatan daerah baik kabupaten kota maupun provinsi riau," ujarnya.

Untuk itu, Syamsuar berharap melalui kegiatan tersebut dapat bermanfaat khususnya kepada mahasiswa Riau yang memiliki potensi dan kompetensi pada bidang minyak bumi dan gas.

"Juga tentunya semoga adik-adik mahasiswa dapat menjadi ahli  dalam tata kelola di bidang ini (minyak dan gas) sehingga dapat berjalan dengan baik," tutupnya.

(Mediacenter Riau/nb).

Info Lainnya

Info Riau Sepekan

Info riau sepekan (20/9/2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Conselor University Melaka Kunjungi Riau, Ini Tujuannya

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:01:46 WIB

Gubernur Syamsuar Komitmen Selesaikan Masalah Tanah di Riau

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:28:52 WIB

Gubernur Syamsuar Harap IKBR Bisa Bantu Program Pemerintah

Selasa, 31 Januari 2023 | 13:00:43 WIB

Simak Prakiraan Cuaca Hari Ini untuk Wilayah Riau

Selasa, 31 Januari 2023 | 08:49:28 WIB

Gubri Syamsuar: LLPN Diharapkan Jaga Marwah Riau

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:47:03 WIB

MTQ Tingkat Kelurahan Bambu Kuning, Ini Pesan Wagubri

Jumat, 27 Januari 2023 | 11:28:56 WIB