PEKANBARU - Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Evarefita mengikuti secara virtual Focus Group Discussion (FGD) terkait Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dalam Identifikasi Rantai Nilai Lokal di Ruang Riau Command Center Menara Lancang Kuning, Jumat (16/07/21).

FGD tersebut dipimpin Wakil Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan. Dalam sambutannya, Ferry menyampaikan agenda ini melihat peran TPID dalam membantu identifikasi usaha lokal .

"Kami mempersiapkan surat dari Ketua TPIP ke seluruh TPID untuk mengoptimalkan peran di dalam tadi mengelola aspek pemulihan ekonominya," kata Ferry.

Ia juga menyebutkan FGD ini juga dilaksanakan berdasarkan arahan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto diharapkan kedepannya dapat melakukan komunikasi intens secara langsung kepada daerah terkait ekonomi ini.

"Ini juga sesuai dengan inflasi yang masih rendah mungkin karena aktivitas ekonomi belum pulih semua sehingga ini bagian mendorong pemulihan ekonomi daerah," ujarnya.

Untuk itu, Ferry mengungkapkan perlunya peningkatan peran TPID dalam identifikasi rantai nilai lokal atau local value chain (LVC). Di mana identifikasi ini dilakukan diseluruh daerah hingga tingkat kabupaten dan kota.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) juga perlu mengindentifikasi potensi usaha lokal yang dapat dihubungkan dengan korporasi, platform, dan industri retail nasional. 

"Jadi dinamika ekonomi lokal di daerah itu  terkoneksi dengan korporasi besar, platform serta industri retail nasional," tambahnya.

Sementara itu, Asisten II Setdaprov Riau Evarefita menuturkan saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sedang meng recovery perekonomian untuk pemulihan ekonomi seperti salah satunya diperlukannya hilirisasi yang banyak untuk perkebunan sawit.

"Untuk dapat diketahui hampir setahun hasil sawit itu menghasilkan kurang lebih tujuh juta lebih ton CPO (Crude Palm Oil) dan lebih banyak di ekspor ke luar negeri," ungkapnya.

Sehingga ia berharap, dengan LVC ini dapat diimplementasikan  dapat diaplikasikan seperti contohnya memfasilitasi kemitraan penduduk dengan Pabrik Kepala Sawit (PKS).

Lebih lanjut, Evarefita berharap dengan adanya pihak ketiga dalam hal ini perusahaan dapat membantu masyarakat sekitar. Karena untuk diketahui bahwa perkebunan yang ada di Provinsi Riau ini banyaknya perkebunan milik masyarakat Riau.

"Jadi artinya jika mengangkat LVC perkebunan sawit ini sebagai (upaya) membantu (perekonomian) masyarakat setempat dan diharapkan juga banyaknya hilirisasi terkait kebun sawit ini," tuturnya.

(Mediacenter Riau/dw)