PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menjadi narasumber pada workshop atau lokakarya dengan tema arah dan kebijakan pendidikan vokasi pada Pemerintah Provinsi Riau secara virtual yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kediaman Gubernur Riau, Senin (19/7/21).

Gubri menyebutkan, pendidikan vokasi yang dimaksudkan yaitu pada era keterbukaan dan pasar bebas pekerjaan dan kebutuhan berubah dengan cepat seiring dengan bertambah majunya pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Dimana pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia telah tergantikan oleh mesin dan teknologi dan beberapa pekerjaan akan hilang beberapa tahun kedepan," katanya.

Syamsuar menuturkan, agar peserta didik dapat bersaing dalam karir di masa depan dan menjadi aset pembangunan, maka pendidikan vokasi di SMK harus dapat membekali lulusannya dengan multi kecakapan, seperti kecakapan kerja, berpikir kritis, adaptif terhadap lingkungan, berkomunikasi, literasi dan lain-lainnya.

Ia menyebutkan, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang paling strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas dengan keterlibatan aktif dunia usaha dunia industri (DUDI).

Sebutnya, keterlibatan industri sejak awal dimulainya tahun ajaran baru, mulai dari perencanaan, sampai kepada proses implementasi pembelajaran bahkan hasil yang diharapkan sangatlah penting.

"Lembaga sertifikasi profesi (LSP-P1) Provinsi Riau terus mengalami kenaikan, pada tahun 2019 ada delapan, 2020 ada 15 dan tahun 2021 berjumlah 18 LSP," sebutnya.

Mantan Bupati Siak ini berharap kedepannya pendidikan vokasi di Riau terus mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, sehingga para siswa lulusan pendidikan vokasi dapat menjadi tenaga kerja yang ahli dibidangnya masing-masing.

Turut hadir mendampingi Gubri dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Zul Ikram serta tamu undangan lainnya.

(Mediacenter Riau/ip)