PEKANBARU - Kepala Dinas Kesehatan provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, Apt, MM mengatakan, bahwa dalam penanganan COVID-19 pemerintah memiliki peran penting untuk melakukan 3T (tracing, testing, treatment). Pelaksanaan 3T bertujuan mempercepat mendeteksi kasus yang ada di masyarakat. 

"Pemerintah juga berperan pentingnya akan ketersediaan obat, ruang perawatan, ruang isolasi, dan ini semua berada di hilir," kata Mimi ketika hadir mewakili Gubernur Riau di webinar gelar Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, mengangkat tema "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19 pada Masa Pandemi", digelar melaui virtual, pada Sabtu (24/07/2021). 

Mimi membeberkan, bahwa di dalam UUD 1945 telah disebutkan tanggung jawab pemerintah mengenai fasilitas kesehatan, juga ada UU Kesehatan, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penanganan wabah. 

Ia menegaskan pentingnya 5M dan menerapkan protokol kesehatan baik pada diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian, mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan Covid dengan 5M.

"Mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, memakai masker, menghindari makan bersama, menghindari kerumunan, ini adalah hulunya," ujar Mimi. 

Turut hadir pada webinar, para pakar dari berbagai bidang yaitu, ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Dr.dr. M Naser. Sp. KK.D.Law, Ketua Komisi Informasi Publik Zulfra Irwan SE, dan sebagai moderator Dr. Rifa Yanti. 

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, menjabarkan panjang lebar tentang peran pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan wabah. Naser memberikan apresiasi kepada pemerintah Riau yang bagus dalam penanganan pandemi. Ia mengaku, dalam penanganan COVID-19, provinsi Riau sudah sangat maju.

"Saya mengikuti perkembangan hampir semua provinsi, ini sudah bagus, namun kita masih lihat jujur, kita evaluasi tingkat kematian yang tinggi, dan ini harus dikendalikan, demikian juga angka ke kepaparan kasus," katanya. 

Naser menyebutkan, jika dalam UU daerah, dalam UU Wabah no 4 tahun 1984 itu pasal 12 jelas mengatakan bahwa Pemda bertanggung jawab atas keselamatan daerahnya dari ancaman. Dan pasal 11 ayat 1 kalau menemukan orang/ penduduk yang penyakit menular harus melapor ke kepala desa/kelurahan. 

"UU ini dibuat pada tahun 1984 sudah menyebutkan peran Pemda. Sementara Pasal 5 UU Bencana, tanggung jawab dalam bencana itu Pemda dan pemerintah, dan perlu diketahui bencana Covid adalah bencana nasional non alam itu dikeluarkan dalam Perpres," Naser menjabarkan. 

Masih kata Naser, bahwa di dalam UU Otonomi daerah juga  disebutkan peran daerah dalam bidang kesehatan disebutkan. "Jadi kesehatan harus dipenuhi. Jika memang daerah daerah ingin melakukan tindakan komprehensif, sistematis, tentang kesehatan maka dinas kesehatan harus kuat," ujar Naser. 

Lebih lanjut Naser menyampaikan, dalam rangka implementasi penanganan COVID-19 yang perlu dilakukan di daerah ada dua upaya yaitu memutuskan rantai penularan artinya mengurangi kepaparan baru, kalau penularan naik terus, infeksi naik terus artinya belum bisa mengurangi kepaparan. 

Naser melihat upaya penanganan COVID-19 di Riau sudah baik. Namun masih perlu meningkatkan 3T, meningkatkan protokol kesehatan, dan memisahkan orang yang sehat dengan tidak sehat. Tindakan ini menurutnya adalah sesuatu yang sangat strategis. 

Pelaksanaan webinar dengan yang digelar Unilak ini berlangsung lebih dari 4 jam dengan jumlah peserta lebih dari 250 orang, pelaksanaan webinar juga dilakukan sesi dialog dan tanya jawab. Diikuti peserta dari mahasiswa Pascasarjana Prodi Magister Hukum dan Magister Manajemen Unilak. Turut hadir Direktur Pascasarjana Unilak Prof. Dr. Syafrani, dibuka oleh Rektor Unilak Dr. Junaidi. S.S.M.Hum.

Dalam sambutannya Rektor Unilak memberikan apresiasi kepada Pascasarjana Unilak atas pelaksanaan webinar dengan mengangkat tema pandemi COVID-19. Ia berujar, webinar ini tentu saja bertujuan saling berdiskusi, berbagi informasi dalam kontek dunia akademik, sehingga para mahasiswa dosen memahami bagaimana penanganan COVID-19 baik dari sisi pemerintah, kesehatan dan masyarakat. 

"Tentu kita semua berharap pandemi cepat berakhir, banyak kegiatan program telah tertunda, dari diskusi kita dapat melihat peran pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, webinar ini sangat menarik, masyarakat perlu diberikan edukasi informasi tentang COVID-19. Pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi perlu kerjsama dalam penanganan COVID-19," ujar Dr Junaidi. 

Terpisah sebelumnya, Direktur Pascasarjana Unilak Prof. Dr. Syafrani  mengatakan, secara prinsip Webinar suskes, karena kita mengangkat hal-hal terbaru dan diperbincangkan masyarakat, para narasumber semuanya memang memahami kondisi Covid pada saat ini. 

"Antusiasme mahasiswa luar biasa, pertanyaan dari peserta sangat mereka butuhkan penyelesaian dan ada juga yang menyarankan/memberi saran," kata Syafarni, ketika dihubungi Minggu, (25/07/2021). 

Ia ucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau yang telah berkesempatan memberikan masukan melalui dinas kesehatan, dan Dr. dr. Naser, Komisi Informasi, mahasiswa, moderator, serta Rektor Unilak ini adalah bagian kemajuan Pascasarjana kedepan, dan tim panitia/tim IT. 

(Mediacenter Riau/yan)