PEKANBARU - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Deputi BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia menyampaikan bahwa dari sisi tata kelola instansi pemerintah sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Riau yang mencakup pemerintah provinsi dan 12 pemerintah kabupaten/kota sudah tergolong sangat baik.

Namun demikian ada beberapa pemerintah daerah di Riau yang secara ukuran tata kelolanya masih memerlukan perbaikan, antara lain untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum mencapai level 3 sebanyak tiga pemerintah daerah.

Kemudian, untuk kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang belum mencapai level 3 sebanyak empat pemerintah daerah, dan untuk indeks manajemen risiko karena memang masih baru umumnya masih di bawah level 2.

"Terkait dengan kondisi ini, BPKP Siap bersama-sama dengan pemerintah daerah termasuk Inspektorat, APIP di daerah, untuk bersinergi dan meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Riau," kata Dadang dalam pelantikan Kepala BPKP Riau di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (18/8/21)

Dadang melanjutkan, untuk opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.

Selanjutnya untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua Pemda di Provinsi Riau sudah mencapai nilai B, yang artinya baik dan bisa terus ditingkatkan jadi sangat baik.

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan, untuk evaluasi penyelenggaraan Pemda hasil evaluasi terakhir menunjukkan bahwa semua Pemda di Provinsi Riau sudah memiliki nilai predikat pendidikan tinggi dan sangat tinggi.

"Atas capaian kinerja di atas, kami mengucapkan selamat dan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Riau," sebutnya.

Dadang menambahkan, kerja sama yang baik selama ini antara perwakilan BPKP Provinsi Riau dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan.

Beberapa produk pengawasan berbasis teknologi informasi yang telah dibangun oleh BPKP tidak lepas dari kerjasama dan dukungan Gubernur Riau dengan perwakilan BPKP Provinsi Riau dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Ada beberapa wujud nyata kerja sama BPKP dan Pemprov Riau dalam meningkatkan sistem pemerintahan daerah, diantaranya monitoring data bantuan bantuan sosial (Mata Bansos) dan monitoring data usaha mikro kecil dan menengah (Mata UMKM).

Selanjutnya, adanya Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD (SIERA) serta saat ini sedang dikembangkan yaitu aplikasi SIERA APBN.

"Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemprov Riau dan kawan kami Perwakilan BPKP Provinsi Riau atas inovasi yang dihasilkan dari kerjasama ini," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)