PEKANBARU - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, untuk mewujudkan target pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Pemerintah telah memberikan dukungan penuh kepada Hutama Karya dalam bentuk dukungan teknikal maupun pendanaan. 

JTTS dicanangkan sebagai salah satu proyek infrastruktur prioritas pemerintah. Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, serta mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, maka tentunya dibutuhkan infrastruktur yang memadai. 

Wamen BUMN II, Kartika menjelaskan, Pulau Sumatera merupakan penyumbang ekonomi nasional terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan kekayaan alam berlimpah, Sumatera adalah salah satu mesin pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia.

“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, serta mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, maka tentunya dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Pemerintah menyadari bahwa infrastruktur adalah kunci untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia," kata Kartika, pada acara HK Academy seri Webinar Nasional, Rabu (9/9/2021) ditayangkan melalui kanal YouTube Hutama Karya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, meski manfaat ekonominya yang begitu besar bagi negara, namun harus diakui proyek pembangunan JTTS ini membutuhkan pendanaan dan investasi yang begitu besar.

“Disinilah andil dari BUMN sebagai agen pembangunan Pemerintah semakin nyata, dimana Pemerintah merealisasikan mimpi besar untuk membangun Jalan Tol pertama di Pulau Sumatra melalui skema penugasan kepada Hutama Karya," sebutnya. 

Dari segi pendanaan, Kartika memaparkan, bahwa Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan capital injection dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) serta penjaminan pinjaman salah satunya pada penerbitan Global Bonds Hutama Karya tahun lalu yang mencapai 600 juta US Dolar atau sekitar 9 triliun rupiah.

"Dukungan lain dari Pemerintah yakni melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA). INA diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pendanaan bagi Hutama Karya untuk merampungkan proyek JTTS melalui strategi asset recycling.” terang Kartika. 

Oleh karena itu, seiring dengan peran dan tugas besar yang diemban oleh Hutama Karya, Kartika menyampaikan harapan dari berbagai pihak untuk mendukung pembangunan mega proyek JTTS.

“Saya mengharapkan dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan penyelesaian penugasan ini. Saya juga optimis bahwa Hutama Karya dapat terus bertransformasi dan berbenah untuk mempertahankan neraca keuangan yang sehat sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai agen pembangunan pemerintah dengan keuangan yang sustainable," Kartika memaparkan. 

Sementara, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menyampaikan, Hingga saat ini, Hutama Karya telah berhasil membangun sepanjang ±1.064 km dengan 531 km ruas yang telah beroperasi dan 533 km ruas konstruksi dalam tahap I.

JTTS termasuk ke dalam kategori infrastruktur yang tidak layak secara finansial tapi layak secara ekonomi. Maka dalam hal ini, Pemerintah memberikan penugasan kepada Hutama Karya.

"Sampai dengan saat ini, kami telah menerima PMN sejumlah Rp33 triliun yang telah digunakan untuk membangun berbagai ruas jalan tol di Sumatra.” ujar Budi.

Melihat begitu pentingnya pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, Hutama Karya menilai perlu adanya sinergi bersama dalam mewujudkan serta menuntaskan pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera. 

(Mediacenter Riau/bts)