Kamis, 15 Jumadil Awwal 1444 H | 08 Desember 2022
Bangun WBS Terintegrasi KPK-Pemprov Riau, Diharapkan Dapat Deteksi Dini Tindak Korupsi

PEKANBARU - Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Muhammad Hadiana berharap kegiatan membangun Whistleblower System (WBS) terintegrasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dapat mendeteksi dini tindak korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberi sambutan pada rapat membahas WBS bersama Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar secara virtual, Senin (20/9/2021).

Ia menyampaikan pilar yang menyokong keberhasilan WBS yaitu adanya komitmen pimpinan tertinggi, dan pimpinan dibawahnya terkait kebijakan tentang pengelolaan pengaduan dan perlindungan pelaporan bagi pegawai yang melaporkan.

"Paham mengenai manfaat WBS, paham terkait pelindung bagi pelapor," katanya.

Menurutnya, WBS terintegrasi itu yaitu adanya aplikasi pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dengan WBS KPK yang harus dilaksanakan dengan melakukan perbaikan atau continuous improvement yaitu dengan cara memonitor dan mengevaluasi serta pelaksanaan tindak lanjut dari monev.

"Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas WBS, KPK RI mengajak Pemprov Riau untuk membangun WBS tindak pidana korupsi terintegrasi," ujarnya.

Adapun hal yang perlu dilakukan untuk membangun WBS ini diantaranya pertama, menyusun dengan penguatan kebijakan atau aturan Provinsi Riau. Dimana aturan ini memuat kebijakan yang berisi kewajiban dan sanksi, pemberi perlindungan dan penghargaan kepada pegawai yang berpartisipasi.

Kedua, membangun budaya untuk melaporkan bentuk pelanggaran. Untuk itu, KPK dan Pemprov Riau dapat mendorong seluruh ASN untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang diketahui.

Ketiga, membangun aplikasi penerima pengaduan kemudian terkoneksikan dengan KPK. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi penanganan pengaduan juga untuk menguatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan monitoring oleh KPK untuk memastikan pengaduan di tangani dengan profesional.

"Dengan Pemprov Riau menjalankan WBS KPK terintegrasi diharapkan yang akan dapat memberikan manfaat kemajuan Pemprov Riau  khususnya  warning  system WBS tindak pidana korupsi dan untuk mendeteksi dugaan pelanggaran, khususnya tindak pidana korupsi secara dini memperoleh lebih awal adanya dugaan pelanggaran," 

Sehingga dengan adanya deteksi dini ada pelaporan tindak korupsi ini. Deputi Muhammad Hadiana ini juga berharap dapat melakukan pemetaan titik rawan tindak pidana korupsi sehingga dapat menjaga reputasi dan secara dini  dengan melakukan perbaikan sistem yang rentan terhadap tindak pidana korupsi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat membuahkan kerja sama antara Pemprov Riau dengan KPK dalam meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi," tutupnya.

(Mediacenter Riau/dw)

Info Lainnya

Info Riau Sepekan

Info riau sepekan (20/9/2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Wagubri: Kelompok Remaja Potensial Terjangkit HIV\AIDS

Rabu, 07 Desember 2022 | 15:56:30 WIB

BMKG : Hujan dan Petir Berpotensi Sambangi Wilayah Riau

Rabu, 07 Desember 2022 | 09:40:02 WIB

Realisasi Keuangan APBD Riau 76,64 Persen

Selasa, 06 Desember 2022 | 20:18:42 WIB

Harga Jual CPO dan Kernel Alami Kenaikan

Selasa, 06 Desember 2022 | 15:29:27 WIB

Sah, Dewan Setujui Retribusi Daerah Menjadi Perda

Senin, 05 Desember 2022 | 18:54:12 WIB

Gubri Sampaikan Enam Kebijakan Utama APBN 2023

Senin, 05 Desember 2022 | 17:27:36 WIB

Gubri Ajak Jaga Negeri dari Maksiat, Agar Jauh dari Bencana

Senin, 05 Desember 2022 | 17:18:58 WIB

Selama 2022 Pemprov Riau Keluarkan 42 Izin Perceraian

Senin, 05 Desember 2022 | 12:14:04 WIB

Prakiraan Cuaca BMKG : Hujan Berpotensi Mengguyur Riau

Senin, 05 Desember 2022 | 08:40:09 WIB