Sabtu, 17 Rabiul Awwal 1443 H | 23 Oktober 2021
Kementerian ESDM Sampaikan Dampak Kegiatan PETI

PEKANBARU - Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (Minerba) Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria mengatakan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memberikan banyak dampak dalam kehidupan, salah satunya merusak hutan (bila berada dalam kawasan hutan). 

Hal tersebut diungkapkan Lena pada dialog Mineral dan Batu Bara (Minerba) bersama Media dan Generasi Muda dengan topik “Transformasi Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Riau" secara virtual, Senin (27/9/2021). 

Adapun dampak lainnya, lanjut Lena yakni menghambat kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi, membahayakan keselamatan atau kegiatan PETI dapat menimbulkan korban jiwa. 

"PETI juga berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup seperti menimbulkan potensi bahaya banjir, longsor, hingga mengurangi kesuburan tanah," jelasnya.

Tidak hanya itu, kegiatan PETI juga berpotensi merugikan penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan pajak daerah. Juga berpotensi menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan. 

Menurutnya, PETI juga merupakan tindak pidana, yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 158, Pasal 160 dan Pasal 161 Undang-undang nomor 3 tahun 2020. 

Dalam kesempatan tersebut, Lena menjelaskan Pasal 158 berbunyi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. 

"Sedangkan pada Pasal 160 berbunyi setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara," terangnya. 

Sementara, Pasal 161 berbunyi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batubara yang tidak berasal dari IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104 atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara.

(Mediacenter Riau/nv)

Info Lainnya

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Menyambut Kedatangan Paskibraka Nasional Utusan Prov Riau

Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan APBD T.A 2022 secara Virtual

Upacara Peringatan HUT Ke-76 RI di Halaman Gedung Daerah Provinsi Riau

Pelepasan Merdeka Ekspor Komoditi Pertanian oleh Presiden RI secara

Realisasi Dana Desa di Riau Capai Rp974,04 Miliar

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 17:40:58 WIB

244 Pelamar PPPK Pemprov Riau Ikuti Seleksi Kompetensi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:54:08 WIB

Seleksi Kompetensi PPPK Pemprov Riau Dimulai

Rabu, 20 Oktober 2021 | 18:35:07 WIB

Gubernur Riau Siap Dorong Pembangunan Desa Wisata

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:04:39 WIB

10 Kabupaten di Riau PPKM Level 3

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:18:34 WIB

Ini Sebab Harga Sawit Pecah Rekor, Petani wajib baca

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:13:51 WIB

Harga CPO Naik Tajam, Harga Sawit Riau Moncer Terus

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:08:41 WIB