Kamis, 17 Jumadil Akhir 1443 H | 20 Januari 2022
Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin

PEKANBARU - Keterbukaan dan akses terhadap informasi publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang demokratis, baik dan bersih. Oleh karena itu, akses masyarakat terhadap informasi harus lebih dioptimalkan, di antaranya melalui transformasi dan digitalisasi informasi.

“Dalam upaya optimalisasi diseminasi informasi publik yang lebih baik, khususnya di masa pandemi saat ini, transformasi dan digitalisasi informasi menjadi kunci penting guna mendukung keterbukaan informasi publik,” tutur Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2021, Selasa (28/09/2021), secara virtual. 

Dalam acara yang bertema “Membangun Sinergisitas Keterbukaan Informasi Publik untuk Indonesia Maju dan Berintegrasi” ini lebih lanjut Wapres menyampaikan, dengan digitalisasi informasi dan ketersediaan platform saat ini, informasi publik dapat diakses secara cepat dan menjangkau masyarakat luas. 

Hal tersebut harus dapat menjadi motivasi bagi badan-badan publik untuk tidak menunda pelaksanaan kewajibannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Sebab, komitmen terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari akuntabilitas kelembagaan seluruh badan publik kepada rakyat.

“Semua Badan Publik harus siap bertransformasi, melakukan pembenahan, dan berinovasi agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, aman, mudah, dan murah dalam rangka mendukung kualitas pelayanan publik," imbau Wapres. 

Langkah pembenahan dan inovasi tersebut merupakan proses yang berkelanjutan dan dinamis sesuai perkembangan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat,” imbaunya lagi. 

Khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, keterbukaan dan akurasi informasi sangat diperlukan oleh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan.

“Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kondisi dan suasana yang kondusif bagi terlaksananya program-program prioritas pemerintah. Seperti penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi guna mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Agar seluruh masyarakat dapat kembali beraktivitas secara aman/sehat dan produktif, termasuk di seluruh desa di tanah air,” urainya. 

Di sisi lain, Wapres juga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa memegang peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta partisipatif sehingga desa semakin maju, kuat, dan mandiri. 

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana mengungkapkan bahwa  keterbukaan informasi publik merupakan hak seluruh masyarakat, termasuk masyarakat desa.

“Apresiasi kepada desa merupakan bentuk komitmen bahwa keterbukaan informasi publik juga dilaksanakan sampai dengan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Gede. 

(Mediacenter Riau/yan)

Info Lainnya

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Pemerintah Lanjutkan PPKM Luar Jawa-Bali

Senin, 17 Januari 2022 | 08:52:32 WIB

Kemenkes Terbitkan Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster

Kamis, 13 Januari 2022 | 19:44:26 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Vaksinasi Dosis Ketiga Gratis

Rabu, 12 Januari 2022 | 01:08:39 WIB

Pemerintah Dorong Peningkatan Vaksinasi COVID-19 Bagi Anak

Selasa, 11 Januari 2022 | 09:28:25 WIB