Sabtu, 22 Rabiul Akhir 1443 H | 27 November 2021
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana

PEKANBARU - Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gede Narayana, menyampaikan, secara garis besar keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perubahan kearah perbaikan pengelolaan dan pelayanan, sebagaimana dari tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Ia mengungkapkan, adanya perubahan kearah perbaikan ini karena terdapat kenaikan jumlah badan publik informatif dan menuju informatif, serta terjadinya penurunan jumlah badan publik cukup informatif, tidak informatif dan kurang informatif.

Gede Narayana menjelaskan, jumlah badan publik pada tahun 220 sebanyak 348 dan pada tahun 2021 sebanyak 338 badan publik. Kemudian, untuk kategori informatif 2020 berjumlah 60 badan publik dan tahun 2021 sebanyak 83 badan publik. Menuju informatif tahun 2020 sebanyak 34 badan publik, 2021 menjadi 63 badan publik. 

"Kategori cukup informatif tahun 2020 sebanyak 61 dan tahun 2021 menjadi 54 badan publik. Kurang informatif tahun 2020 47 badan publik, tahun 2021 37 badan publik. Tidak informatif tahun 2020 sebanyak 146 badan publik sedangkan 2021 sebanyak 100 badan publik tidak informatif," ucapnya, dalam acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di badan publikasi pemerintah tahun 2021 secara virtual, Selasa (26/10/21).

Ketua KI Pusat ini mengungkapkan, dengan capain ini, KI Pusat tidak berpuas diri dan akan terus menekankan keterbukaan informasi sebagai suatu budaya bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan efisien.

Lebih dari itu jelasnya, KI harus lebih menggelorakan budaya keterbukaan informasi publik, yang harus didukung juga oleh komitmen dari pemerintah.

"Komisi informasi pusat akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi informatif," ungkapnya.

Ia menekankan, hasil penganugerahan ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi di tanah air, yang kata kuncinya adalah pada kualifikasi, bukan peringkat dan nilai suatu badan publik.

"Dan yang utama adalah Komisi Informasi Pusat memberikan manfaat bagi masyarakat," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)

Info Lainnya

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Menyambut Kedatangan Paskibraka Nasional Utusan Prov Riau

Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan APBD T.A 2022 secara Virtual

Upacara Peringatan HUT Ke-76 RI di Halaman Gedung Daerah Provinsi Riau

Naik Lagi, Berikut Daftar Lengkap Harga Sawit di Riau

Selasa, 23 November 2021 | 11:54:41 WIB

Alhamdulillah, Harga Sawit Naik dan Pecah Rekor

Selasa, 23 November 2021 | 11:46:04 WIB

Iven ICCF 2021 Digelar di Riau, UMKM Antusias

Sabtu, 20 November 2021 | 15:45:07 WIB

Diskes Ingatkan Calon Jamaah Umroh Riau Segera Vaksin

Rabu, 17 November 2021 | 19:04:30 WIB