Sabtu, 3 Jumadil Awwal 1444 H | 26 November 2022
Hadiri Rapat Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Riau, DPRD Riau Sampaikan Hal Ini

PEKANBARU - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2021 yang digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (30/11/2021).

Saat menghadiri rapat tersebut, Ketua DPRD Riau yang diwakili oleh Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi sehingga harus diselesaikan secara terintegrasi baik melalui koordinasi dan sinkronisasi dan seluruh tingkatan pemerintahan.

"Namun kini perlu kita garis bawahi mengingat kewenangan provinsi, tidak sampai pada hal yang sangat substansi yaitu terkait dengan pendataan," katanya.

Selain itu, potensi penyebaran wabah pandemi COVID-19 dari wilayah perkotaan ke pedesaan tidak dapat dicegah diantaranya melalui pembatasan mobilitas orang dari kota ke desa. Kemudian lonjakan jumlah angka kasus COVID-19 di wilayah pedesaan tidak dapat dihindari salah satu potensi pertambahan jumlah penduduk miskin di pedesaan.

"Sehingga artinya beban pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan baik melalui subsidi atau bantuan sosial lainnya menjadi semakin besar," ungkapnya.

Oleh karenanya, ia menyebutkan terkait masalah pendataan dan kewenangan provinsi yang tidak sampai dengan subtansi pendataan. Sehingga menurutnya, perlu regulasi provinsi bisa dilibatkan dalam validasi data yang sudah diverifikasi dan diinput oleh kabupaten/kota.

"Nah ini, satu hal mungkin yang harus menjadi catatan kita dalam pertemuan kita pada pagi hari ini dan ini masukan dari kami agar bagaimana melibatkan provinsi secara langsung dalam hal validasi data," ungkapnya.

Dengan melibatkan provinsi, maka dari provinsi mampu mengelaborasi anggaran dari kabupaten ke provinsi dan provinsi ke pemerintah pusat.

Untuk itu perlu menjadi perhatian dalam akselerasi penanggulangan kemiskinan di Riau, yaitu integrasi penyaluran bantuan sosial yang disebabkan oleh pendataan yang masih belum terverifikasi dan validasi secara kontinu.

"Karena selama ini kami melihat masih terdapat permasalahan terkait pendataan ini," pungkasnya.

(Mediacenter Riau/dw)

Info Lainnya

Info Riau Sepekan

Info riau sepekan (20/9/2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Gubri Serahkan Wakaf Uang Pemprov Riau Kepada 10 Madrasah

Jumat, 25 November 2022 | 19:41:04 WIB

Cek Prakiraan Cuaca BMKG untuk Wilayah Riau Hari Ini

Kamis, 24 November 2022 | 09:27:43 WIB

Gubri: Kami Sangat Mensupport Investasi

Rabu, 23 November 2022 | 16:46:49 WIB

Sejumlah Wilayah Riau Berpotensi Hujan Merata Seharian

Rabu, 23 November 2022 | 13:49:18 WIB

Melonjak Lagi, Kasus Covid-19 di Riau Bertambah 74 Orang

Rabu, 23 November 2022 | 11:52:02 WIB