Senin, 13 Safar 1443 H | 20 September 2021

DUMAI - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat akan menertibkan Pasar Gedang di Jalan Dock Yard, Kecamatan Dumai Barat karena berdiri tanpa mengantongi izin dan diduga menempati lahan bersengketa.

Kepala Satpol PP Dumai Noviar Indra Putra kepada pers di Dumai, Selasa (12/8) mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi walikota untuk menertibkan keberadaan pasar yang berdiri pasca relokasi pedagang Pasar Dock sesuai rencana pemerintah.

Menurutnya, akibat pendirian pasar tersebut, banyak pedagang enggan pindah menempati Pasar Kelakap Tujuh yang dibangun pemerintah pusat melalui Kementrian Perdagangan RI dan lebih memilih berdagang di Pasar Gedang.

"Pasar Gedang ini berdiri pasca ditutupnya Pasar Dock oleh PT Patra Niaga awal Agustus lalu, dan sejauh ini tanpa mendapat izin dari instansi terkait," katanya.

Pasar yang didirikan tokoh masyarakat bernama H Gedang itu kini diisi oleh sebagian pedagang Pasar Dock, sedangkan separuhnya lagi mengikuti rencana relokasi pemerintah ke Pasar Kelakap Tujuh yang segera akan dihibahkan Kementrian Perdagangan ke Pemkot Dumai.

Dia menambahkan, selain tak mengantongi izin, pasar itu dinilai ilegal karena berdiri diatas lahan yang bersengketa dengan PT Pertamina.

"Kita menerima surat PT Pertamina untuk menutup pasar tersebut, dan rencananya pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait termasuk kepolisian dan pengadilan menyikapi persoalan ini," terangnya.

Sementara, Kepala Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan (DTKKP) Dumai Zulfa Indra mengaku tidak mengetahui pendirian pasar tersebut karena pihak pengelola tidak ada melakukan meminta rekomendasi.

"Keberadaan pasar ini jelas telah merusak estetika kota, dan seharusnya sebelum mereka membangun pasar harus meminta rekomendasi kepada pihak kita," tegasnya. (MC Riau/ar)

Video

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Berita Terkait

Menteri ATR/BPN Pesan Masyarakat Jangan Gunakan Jasa Pinjol

Kamis, 02 September 2021 | 21:10:39 WIB

Hari Pertama Razia di Dumai, 56 Kendaraan Ditilang

Rabu, 28 Juli 2021 | 18:43:23 WIB

Gubri Tinjau Infrastruktur 4 Kabupaten/Kota di Riau

Sabtu, 24 Juli 2021 | 22:29:09 WIB