PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan bahwa ia selalu melakukan monitor berkenaan dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau, serta ia juga telah menginstruksikan agar Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau melakukan mitigasi berkenaan dengan hal tersebut.

Gubri mengaku jika dirinya selalu update informasi di lapangan dalam rangka menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat. Terutama pekebun kelapa sawit yang terdampak secara langsung oleh kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Riau ini menyebutkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan langkah mitigasi monitoring pembinaan dan pengawasan di lapangan.

"Saya terus monitor dan saya update informasi dari lapangan (harga TBS)," katanya dalam rapat koordinasi (rakor) kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang dihadiri pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda Riau, serta dengan para petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait di Provinsi Riau, berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Selasa (17/5/2022).

Syamsuar menerangkan mitigasi yang dilakukan adalah monitoring dan pembinaan penetapan harga TBS oleh PKS yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 April di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar dan Rokan Hulu.

Selanjutnya, monitoring dan pengawasan harga TBS oleh PKS yang dilaksanakan pada tanggal 09-11 Mei di Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. 

"Lokus monitoring dan pembinaan serta monitoring dan pengawasan penerapan harga pembelian TBS oleh PKS adalah PKS yang terintegrasi dengan kebun PKS non kebun pada kabupaten kota di Riau," katanya.

Melalui monitoring dan mitigasi tersebut, ia berharap agar harga TBS di Provinsi Riau mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Gubri. Serta diharapkan pula dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

(Mediacenter Riau/ip)