PEKANBARU - Ketua Tim dari Kementerian Pertahanan (Kemenham) RI Kolonel Laut (P) Sugeng Suryanto, mengatakan pelaksanaan FGD berlandaskan hukum mulai dari UUD Negara Republik 1945 sampai dengan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara Tahun 2020 - 2024.

"Landasan hukum ini juga berkaitan dengan bidang pertahanan khususnya bidang pengelolaan wilayah negara," kata Sugeng saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana wilayah pertahanan bagi kepentingan kawasan strategis Nasional untuk kawasan pertahanan negara di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Kamis (21/07/2022).

Ia menjelaskan bahwa kepentingan Nasional agar tetap tegaknya Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan Nasional yang memiliki tiga kaidah pokok," jelasnya

Lebih lanjut, pihaknya mengungkapkan tiga kaidah pokok dalam wujudkan tujuan pembangunan dan tujuan Nasional yaitu tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu untuk terwujudnya pembangunan Nasional yang berkelanjutan juga berketahanan Nasional berdasarkan wawasan nusantara dan pemberdayaan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu. 

"Inilah kepentingan nasional yang harus tetap kita jadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kekuatan nasional termasuk dalam bidang pertahanan," ungkap Sugeng Suryanto.

Sugeng Suryanto juga menyampaikan esensi pertahanan negara yang selama ini dianut oleh pihaknya adaah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai macam ancaman.

"Pengelolaan pertahanan negara merupakan fungsi pemerintah yang disiapkan secara dini dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, Sumber Daya Nasional yang dilaksanakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta juga kesatuan pertahanan untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer," ujarnya.

Selain itu, ia menyatakan bahwasanya pelaksanaan FGD yang dilaksanakan saat ini bisa dimanfaatkan dengan melaksanakan sinkronisasi terkait pengelolaan wilayah di Provinsi Riau ini.

"FGD sekaligus sosialisasi Permenhan Nomor KEP/1478/M/XII/2021 tentang rencana wilayah pertahanan yang mana ini merupakan dukungan strategis untuk menjadi pengacuan bersama dalam wilayah provinsi terkait pengelolaan wilayah baik itu wilayah yang dikelola oleh TNI maupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau," kata Sugeng.

Untuk itu, ia berharap pelaksanaan FGD ini mampu membuat para pemangku kepentingan juga stakeholder terkait memberikan upaya juga hasil yang terbaik dalam wilayah pertahanan bagi kepentingan kawasan strategis Nasional untuk kawasan pertahanan negara.

"Kita harap FDG sekaligus sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kedepannya sehingga benar - benar terjadi sinkronisasi dalam wilayah pertanahan di Riau," harapnya.

(Mediacenter Riau/nb)