PEKANBARU - Penerapan dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan lahan gambut sebaiknya tidak hanya dimengerti kalangan pengusaha saja, namun para petani yang tentunya akan lebih dapat memakmurkan hasil pertanian, demikian ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Basuki Sumawinata.

Kepada pers di Pekanbaru, Senin (25/8) dia menyatakan, pemerintah Indonesia yang baru diharapkan mau mengembangkan teknologi pengelolaan lahan gambut yang ramah lingkungan dan mudah dikelola petani kecil.

Menurut dia, selama ini pengelolaan lahan gambut masih tanpa arah yang jelas. Sebaliknya, kebutuhan akan lahan tidak bisa terbendung lagi baik itu untuk pembangunan, permukiman, pertanian dan industri.

Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 14 juta laham gambut yang sebagian sudah rusak karena tidak dikelola dengan aman sejak puluhan tahun lalu.

Isu gambut menjadi sensitif ketika terjadi terjadi kebakaran besar yang tak terkendali dan mengakibatkan kabut asap, dan menimbulkan masalah lingkungan yang menjadi sorotan dunia internasional dan juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan.

Menurut dia, kerusakan tersebut tidak lepas dari kesalahan kebijakan pemerintah di masa lalu yang tidak menerapkan sistem tata kelola air saat pembukaan lahan gambut untuk pertanian transmigrasi di Sumatera, dan juga proyek kelapa sawit satu juta hektare di Kalimantan Tengah pada 1998.

Ketika lahan gambut rusak karena pembuatan kanal yang tak dikelola dengan benar dan pembersihan lahan dengan dibakar, maka unsur hara lahan akan sangat miskin dan kandungan asam di air sangat tinggi.

Ia mencontohkan, kondisi sawah di lahan gambut milik transmigran di Delta Lebak Provinsi Jambi yang rusak sehingga produksinya hanya 0,8 ton per hektare.

"Khususnya petani kecil, mereka masih menerapkan sistem tebas dan bakar yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi, kalau dibelakang mereka ada toke (pemodal) maka yang terbakar bisa sangat luas," ujarnya.

Karena itu, ia mengatakan pemerintah Indonesia yang baru harus memiliki visi yang maju untuk pengelolaan gambut.

Ia mengatakan, pemerintah harus membuat sistem pengelolaan tata air secara terpusat seperti yang diterapkan oleh pemerintah Taiwan dalam pengembangan budidaya anggrek.

"Pemerintah harus mendukung penuh petani untuk mengelola gambut, karena butuh penanganan ekstra agar tidak rusak," katanya. (MC Riau/din)