PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan rapat evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2022 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). 

Setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  kepada pemerintah daerah. 

Kali ini, Pemprov Riau mendapat giliran dalam evluasi penerapan SAKIP dan RB tahun 2022. Riau tergabung dalam wilayah I bersama beberapa provinsi lainnya yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. 

Asisten Deputi (Asdep) Wilayah I Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Akhmad Hasmy menyebut reformasi birokrasi menjadi agenda bersama Kemenpan RB, Kemendagri dan seluruh unsur pemerintah yang didorong untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Diharapkan nantinya dapat membantu proses mewujudkan sasaran makro pembangunan. 

"Kita ingin reformasi birokrasi mampu menjadi tools dalam mempercepat pembangunan," kata Akhmad Hasmy secara virtual, Selasa (6/9/2022). 

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution berharap SAKIP dan RB memberikan dampak positif bagi kepercayaan publik kepada pemerintah. 

"Evalusasi SAKIP dan RB diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi yang tujuannya menjamin tidak adanya penyimpangan terutama tindak pidana dan birokrasi bebas KKN, serta meningkatnya kepercayaan publik dapat terwujud," jelas Wagubri. 

Penyelenggaraan evaluasi SAKIP dan RB tahun 2022 merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan Kemenpan RB sebagai bentuk penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintah. 

(Mediacenter Riau/nv)