PEKANBARU - Perkembangan teknologi informasi mengharuskan organisasi pemerintah untuk melakukan transformasi agar selalu memberikan pelayanan terbaik. Pemuktahiran data yang dilaksanakan harus berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, diakses, dan memiliki sistem keamanan. 

Demikian dikatakan, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Joni Irwan, saat membuka kegiatan sosialisasi pengembangan SMART menjadi Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen ASN (SIGMA) sebagai Portal Layanan Administrasi Kepegawaian secara Elektronik. 

Ia menjelaskan, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi organisasi pemerintahan. Saat ini Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-governmen menjadi program prioritas pemerintah. 

"Adanya SPBE diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, tapi juga untuk mengakselarasi sistem manajemen ASN di Indonesia," kata dia di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Rabu (07/09/2022). 

"Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, Pemprov Riau melalui penerapan e-governmen telah merancang ulang portal SIGMA. Hal ini sebagai pengembangan dari Aplikasi Manajemen Aparatur yang selama ini telah digunakan," jelasnya. 

Ia yakin dan percaya, inovasi terhadap aplikasi SIGMA ini mampu memberikan kemudahan bagi ASN agar dapat memberikan pelayanan administrasi agar lebih baik lagi. 

"Oleh sebab itu, untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN tersebut, maka setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pemuktahiran data secara berkala," jelasnya. 

Lebih lanjut, dikatakan dia, bahwa sistem satu data dapat mendorong pengambilan kebijakan melalui pemenuhan data yang akurat dan terbuka. Salah satunya adalah transformasi digitalisasi arsip yang akan dilakukan BKD dirancang agar data yang tersedia mudah diakses. 

"Penggunaan sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik termasuk otomatisasi dalam penanganan sistem kepegawaian," ujarnya.

Joni Irwan mengakui, tanpa adanya sistem pemanfataan elektronik pada saat ini, maka setiap pekerjaan yang memerlukan administrasi akan terhambat dan tidak bisa selesai dengan cepat dan tuntas. 

Untuk itu, pihaknya meminta kepada setiap OPD di lingkungan Pemprov Riau agar bisa mempersiapkan dengan baik perangkat infrastruktur yang ada.

"Perubahan menuju birokrasi dinamis tentu tidak bisa diraih dengan cara tiba-tiba dan ini memerlukan suatu proses. Di mana proses yang dilakukan dalam sosialisasi ini adalah meminta masukan untuk penyempurnaan yang lebih baik lagi terhadap sistem administrasi ini," jelasnya.

"Saya harap, kepada seluruh PNS di lingkungan Pemprov Riau agar selalu melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi yang telah dibangun secara berkelanjutan. Karena tanpa data yang termutakhir proses layanan administrasi kepegawaian akan mengalami kendala," Joni menegaskan. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan menyanpaikan, sebagai aparatur pemerintah harus meningkatkan pengetahuan SPBE. 

SIGMA merupakan pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepegawaian yang diintegrasikan dengan data Badan Kepegawaian Negara. Sistem Informasi Layanan Administrasi Kepegawaian  pengembangannya dilakukan secara mandiri oleh ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau," tandasnya. 

(Mediacenter Riau/nb)