PEKANBARU - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus koordinator pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan menyampaikan beberapa rekomendasi pencegahan korupsi di lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi pengawasan.

Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut akan dilakukan Stranas PK bersama Kemendagri kedepannya untuk penguatan kelembagaan pembinaan BUMD.

"Kalau ada intervensi dari pihak-pihak tertentu lapor ke Kemendagri," ujarnya, dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD, Kamis (8/9/22).

Pahala Nainggolan melanjutkan, perlunya penguatan SDM pembina yang profesional dalam BUMD yang sesuai dengan kebutuhan BUMD tersebut.

Jelasnya, kompetensi direksi, kompetensi komisaris atau komite audit itu wajib bagi BUMD. Ia tidak menginginkan, ada orang yang tidak berkompeten diletakkan pada posisi strategis tersebut.

Menurut koordinator pelaksana Stranas PK itu, meletakkan SDM kompeten pada BUMD sebenarnya tergantung pada komitmen dari kepala daerah atau pemimpin daerah itu sendiri sebagai pemegang saham.

"Kalau dia mau bikin itu direksi baik jadi pilih orang yang kompeten, dan Satuan Pengawas Intern (SPI) harus berfungsi dengan baik," ucapnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK  menjelaskan, sepertinya perlu ada komite ahli menggaet kira-kira bisnis mana yang menguntungkan bagi daerah.

Disamping itu juga, menurutnya, kreatifitas pemerintah daerah sangat ditunggu dalam memajukan BUMD di daerah.

"Jadi kita harapkan dengan penguatan BUMD ini bukan hanya pencegahan korupsinya saja, jangan kalau nggak korupsi tapi bangkrut sama juga, mending untung tapi nggak ada penyalahgunaan itu yang kita cari sebenarnya," ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini di tingkat pusat sekarang sedang melakukan desain beberapa rekomendasi untuk perbaikan tata kelola BUMD dan diharapkan bisa berjalan dengan baik.

"Sekali lagi komitmen bapak ibu kepala daerah untuk penguatan BUMD sangat diperlukan. Karena itu kami di Stranas PK memulai program penguatan ini yang ending-nya adalah BUMD menghasilkan untung dan pelayanan publik serta operasionalnya sehat," tutupnya.

(Mediacenter Riau/ip)