PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat pleno pertama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Tahun 2022, yang berlangsung di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Senin (14/11/2022). 

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dalam rangka tindak lanjut arahan Bapak Wakil Presiden dan hasil Rapat Pleno KNEKS beberapa waktu yang lalu, maka dilaksanakanlah rapat pleno KDEKS Provinsi Riau pada hari ini. 

Selain itu, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa Indonesia sebagai negara promosi juga pelaku indusri halal mampu mewujudkan target di tahun 2024, Indonesia menduduki peringkat satu besar industri halal. 

"Kita ini sebagai bagian yang harus mendukung untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara nomer 1 Industri Halal," kata Syamsuar.

Untuk diketahui, berdasarkan harga Free On Board (FOB) selama Januari - Agustus 2022, nilai ekspor Riau mengalami kenaikan sebesar 15,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Tapi di tahun 2020 - 2021, Provinsi Riau menjadi salah satu penyumbang devisa negara melalui nilai ekspor sebesar 34 persen dari ekspor Nasional," ungkap Gubri Syamsuar.

Menurut Syamsuar, Negara Indonesia ini memiliki 37 provinsi, jika ekspor dari Riau saja 34 persen maka sisanya 66 persen lagi dari provinsi Iain.

"Artinya disini Riau memiliki potensi yang baik. Terlebih, dengan kondisi infrastruktur seperti saat ini, Riau menyumbang devisa terbanyak juga berbuat banyak hal untuk NKRI," ujarnya.

Namun, lanjut Syamsuar, sedihnya apa yang diberikan oleh Provinsi Riau untuk negara ini tidak seimbang dengan kondisi infrastruktur yang masih tidak memuaskan. 

"Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu kehadiran Menteri Bappenas yang mengatakan Riau ini memang punya kontribusi untuk negara sekaligus perlu diperhatikan dalam infrastruktur, objek pariwisata yang saat ini juga belum disentuh oleh Pemerintah Pusat," tambah Syamsuar.

Selain itu, ia juga mengungkapkan dengan keterbatasan anggaran saja, Provinsi Riau mampu untuk menyumbangkan ekspor devisa negara yang angkanya sudah cukup besar.

"Provinsi Riau banyak menyumbang baik dari hilirisasi kelapa sawit, kertas, dari produk-produk kayu juga kelapa, juga dari hasil-hasil pertanian dan sebagainya. Tentunya hal ini patut kita sampaikan kepada Pemerintah pusat agar mereka melek terhadap Provinsi Riau," ungkapnya.

Sebab, banyak yang bisa dibuat untuk negeri. Namun, dengan keterbatasan anggaran saja kita mampu untuk meningkatkan nilai ekspor ini," ujar Syamsuar.

Oleh sebab itulah, Syamsuar menyatakan, rapat pleno ini dilakukan dengan harapan akan memudahkan koordinasi dan sinkronisasi antara program kerja nasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah. 

Untuk diketahui, rapat pleno ini dilanjutkan oleh Wakil Gubernur (Wagubri) Edy Natar Nasution. Turut hadir dalam rapat pleno tersebut Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Taufik Hidayat yang hadir secara virtual, forkompinda Provinsi Riau dan tamu undangan lainnya. 

(Mediacenter Riau/nb)