PEKANBARU - Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

Hal itulah yang ditekankan Wakil Gubernur Riau pada kegiatan forum konsultasi publik rancangan rencana aksi daerah TPB Provinsi Riau 2022 - 2024.

“TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” kata Wagubri di Hotel Pangeran. Rabu, (28/12/2022).

Dalam pelaksanaan TPB, diikut sertakan beberapa partisipatif yang terdiri dari pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil dan media.

Menurutnya untuk mencapai target TPB yang mana menjadi prioritas pembangunan nasional, diperlukan sinergisitas dan kebijakan perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah.

“Baik di Provinsi, maupun Kabupten/Kota. Yaitu dengan merumuskan rencana aksi TPB sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah,” jelasnya.

Melalui rencana aksi ini, diharapkan pihak - pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program.

“Serta kegiatan untuk mencapai sasaran TPB,” ucap Edy Nasution.

Purnama Irawansyah selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Provinsi Riau melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta.

Terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Tim Koordinasi Daerah TPB Provinsi Riau, akademisi, pelaku usaha, dan asosiasi.

“Output yang diharapkan dari kegiatan ini ialah tersusunnya naskah rancangan rencana aksi daerah untuk TPB,” tutup Sekretaris Bappedalitbang Provinsi Riau.

(Mediacenter Riau/wjh)