PEKANBARU - Berdasarkan hasil studi Indek Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Fitra Riau tahun 2022 berbasis tracking website, menunjukkan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten dan Kota di Riau masih tertutup. Namun, untuk di lingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau menunjukan kinerja yang baik, skor indek mencapai 0,74 merupakan indeks tertinggi dan meningkat signifikan dari tahun 2021 yaitu 0,53. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadiskominfotik) Provinsi Riau Erisman Yahya mengatakan, dengan skor yang diraih Pemprov Riau tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Riau dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan Pemprov Riau tersebut.

"Kami imbau kabupaten/kota untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan Pemprov Riau dalam hal keterbukaan informasi anggaran," ujarnya.

Erisman mengatakan, dalam hal keterbukaan informasi anggaran, pihaknya sudah memanfaatkan teknologi dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan transparansi. 

"Jadi masyarakat bisa melihat untuk apa saja APBD Riau itu melalui website. Bahkan siapa PPTK nya juga bisa diketahui, jadi tidak ada yang disembunyikan lagi, semua bisa diakses" katanya.

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang juga ingin menggunakan aplikasi yang sudah digunakan Pemprov Riau, pihaknya juga mempersilahkan dengan sistem berbagi pakai.

"Silahkan saja yang ingin menggunakan aplikasi kami, tinggal berbagi pakai saja. Selama ada kemauan akan kami bantu," sebutnya.

Sebelumnya, Manager Advokasi Fitra Riau Taufik mengatakan, tahun 2022 nilai indeks rata-rata Provinsi dan 12 Kabupaten se Riau adalah 0,25 poin. Meskipun sekor tersebut meningkat dari tahun sebelumnya (2021) yaitu 0,13 poin, namun masih dalam kategori sangat rendah atau buruk. 

"Pemerintah kabupaten dan Kota di Riau tidak menunjukkan adanya peningkatan kinerja keterbukaan informasi di sektor ini, sebagian daerah justru mengalami penurunan," katanya. 

(Mediacenter Riau/ms)