PEKANBARU - Hasil studi Indek Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) melalui Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau tahun 2022 berbasis tracking website, menunjukkan nilai positif pada Pemerintah Provinsi Riau.

Dikatakan Manager Advokasi Fitra Riau Taufik, Pemprov Riau menunjukan kinerja yang baik dengan skor indek mencapai 0,74. Di mana ini merupakan indeks tertinggi dan meningkat signifikan dari tahun 2021 yaitu 0,53. 

Peningkatan kinerja itu dilihat dari hampir seluruh dokumen anggaran baik perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tersedia dalam sistem informasi yang mudah diakses publik.

Namun, berdasarkan dari KIA FITRA Riau tersebut indeks untuk pemerintah daerah khususnya di Kabupaten dan Kota di Riau masih tertutup. Nilai indeks rata-rata Provinsi dan 12 Kabupaten se Riau adalah 0,25 poin. 

“Peringkat indeks KIA Kabupaten/Kota rata-rata dengan kategori rendah dan sangat rendah. Kabupaten dengan skor indek tertinggi adalah Indragiri Hulu dengan nilai 0,38. Kemudian, Indragiri Hilir 0,35, Pelalawan 0,23, Rokan Hulu 0,22, Bengkalis 0,21,” katanya.

“Selanjutnya, daerah dengan kategori sangat rendah yaitu Kabupaten Kampar dan Rokan Hilir masing-masing 0,17, Kota Pekanbaru, Siak, dan Kuansing masing-masing 0,16, Meranti 0,13 dan Kota Dumai 0,12,” lanjutnya.

Dengan begitu, merespon hal ini Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kadis Kominfotik) Provinsi Riau, Erisman Yahya menuturkan, dengan skor yang diraih Pemprov Riau tersebut, pemerintah kabupaten/kota di Riau dapat mencontoh apa yang sudah dilakukan Pemprov Riau tersebut.

"Kami imbau kabupaten/kota untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan Pemprov Riau dalam hal keterbukaan informasi anggaran," ujarnya di Pekanbaru (07/02/2023).

Kadis Kominfotik Riau Erisman juga menjelaskan, terkait hal keterbukaan informasi anggaran. Pemprov Riau memang sudah memanfaatkan teknologi untuk hal menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan transparansi. 

“Mulai dari informasi besaran anggaran, apa saja proyek yang dikerjakan, bagaimana progressnya dan informasi lainnya. Jadi masyarakat bisa melihat untuk apa saja APBD Riau itu melalui website. Bahkan siapa PPTK nya juga bisa diketahui, jadi tidak ada yang disembunyikan lagi, semua bisa diakses,” jelasnya.

Sehingga Erisman berpesan, untuk Pemerintah Kabupaten/Kota apabila ingin menggunakan aplikasi yang sudah digunakan Pemprov Riau, dia mempersilahkan dengan sistem berbagi pakai. 

"Silahkan saja yang ingin menggunakan aplikasi kami, tinggal berbagi pakai saja. Selama ada kemauan akan kami bantu," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Riau Zufra Indra, menerangkan peniliaian yang dilakukan FITRA Riau itu juga serupa dengan nilai dari Komisi Informasi. Karena pada penilaian tahun 2022 Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil mendapatkan penilai yang sangat baik.

Namun, hal itu berbanding terbalik dengan pencapaian di Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih ada memiliki nilai 60 persen. 

“Kita lihat hasil evaluasi yang sudah di lakukan oleh kinerja FITRA Riau, kalau kita sandingkan juga dengan evaluasi dan monev selama setahun yang dilakukan KI, itu sebenarnya tidak jauh berbeda,” terangnya.

Oleh karena itu Zufra berharap kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meniru hal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan keterbukaan informasi anggaran.

“Jadi, bagaimana Kabupaten/Kota ini bisa mencontoh apa yang dilakukan Provinsi. Karena dari sisi indeksnya sudah sangat bagus, Kominfo Riau juga sudah berturut-turut dapat penghargaan terbaik.” pungkasnya.

(Mediacenter Riau/bib)