PEKANBARU- Lima daerah di Provinsi Riau yakni Kebupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing dan Kota dumai mendapatkan pengahargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards tahun 2023 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dalam UHC Awards kali ini, sebanyak 22 provinsi dan 334 kabupaten dan kota di Indonesia telah berhasil mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indinesia Sehat (JKN-KIS) miniman 90 persen dari total penduduk. 

Adapun penghargaan kepada 22 provinsi diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin dan kepada 334 kabupaten atau kota diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023). 

Penghargaan diberikan karena pemerintah daerah telah mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau UHC di Indonesia. 

Penghargaan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. 

Wapres Ma'ruf Amin memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada kepala daerah yang telah berhasil mendapatkan penghargaan UHC Awards 2023 dan berharap bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk lebih menggiatkan program JKN untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. 

"Selamat kepada 22 provinsi dan 334 kabupaten atau kota yang berhasil mewujudkan UHC dengan cakupan kepersertaan program JKN  miniman 90 persen dari total penduduk," ujar Wapres. 

Ma'ruf Amin berharap dengan adanya program JKN-KIS setiap masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

"Kepada seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan JKN," pesan Wapres. 

Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah II mencakup Riau, Kepulauan Riau, Sumbar dan Jambi, Rizka Adhiati menyebutkan bahwa penghargaan UHC merupakan hasil kerja bersama, antar BPJS Kesehatan dengan seluruh stakeholder di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, sehingga harapan besar tersebut bisa terwujud. 

"Alhamdulillah, khusus di Riau ada 5 kabupaten atau kota yang sudah mencapai UHC, ini berarti sudah 90 persen lebih penduduknya sudah memiliki akses JKN-KIS, baik mereka yang mendaftar sendiri, iuran, ataupun dari tempat bekerja," jelas Rizka Adhiati di Kantor BPJS Kesehatan Wilayah II, Pekanbaru, Selasa (14/3/2023). 

Dengan telah UHC, Rizka Adhiati berharap akses layanan semakin terbuka, dan pemerintah daerah juga diharapkan terus mendata fasilitas kesehatan (faskes) seiring pertumbuhan faskes di daerah. 

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin merasa bangga karena hampir separoh kabupaten atau kota di Bumi Lancang Kuning telah mencapai UHC. 

"Untuk tujuh daerah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat," ujarnya. 

Dikatakan Zainal, perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap jaminan keksehatan seluruh masyarakat sangat luar biasa. Bahkan, Pemprov Riau telah menganggarkan pembiayaan JKN yang bersumber dari budget sharing yakni 55 persen Pemerintah Provinsi Riau dan 45 persen kabupaten dan kota. 

"Perhatian bapak Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar kepada UHC ini cukup besar. Pemprov Riau telah menganggarkan 55 persen dibiayai oleh Pemprov Riau dan 45 persen dibiayai oleh kabupaten atau kota," pungkas Zainal Arifin.

(Mediacenter Riau/nv)