PEKANBARU- Asisten Deputi (Asdep) Kepesertaan dan Mutu Layanan Kedeputian Wilayah II (Riau, Kepulauan Riau, Sumbar dan Jambi) BPJS Kesehatan, Rizka Adhiati optimis bahwa Provinsi Riau bisa meraih Universal Health Coverage (UHC) tahun 2023 ini.
Itu disampaikannya karena sampai dengan 1 Maret 2023, terdapat lima kabupaten atau kota di Provinsi Riau telah berhasil mencapai cakupan semesta jaminan atau UHC dan juga telah mendapkan penghargaan pada UHC Awards 2023.
Lima daerah tersebut yakni Kota Dumai, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis.
"Alhamdulillah kita ada lima kabupaten atau kota di wilayah Riau sudah mencapai UHC. Penghargaan UHC yaitu suatu kondisi dimana 90 persen lebih penduduk sudah memiliki akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Rizka Adhiati di Kantor BPJS Kesehatan Wilayah II, Pekanbaru, Selasa (14/3/2023).
Sedangkan untuk Provinsi Riau, Rizka Adhiati mengaku mempunyai tekad yang sama dan optimis akan meraih UHC di tahun 2023 ini.
"Alhamdulillah kondisi Provinsi Riau saat ini sudah mulai mendekati UHC, Riau sudah 87,9 persen. Ini meningkat signifikan di bandingkan tahun 2022 lalu, dan kita memiliki tekad yang sama. Semoga tahun 2023 ini Provinsi Riau akan UHC," harapnya.
Rizka Adhiati berharap daerah lain juga termotivasi dan semakin meningkatkan cakupan kepesertaan masyarakat sehingga ditahun 2024 seluruh masyarakat Riau ataupun Indonesia dapat terlindungi melalui program JKN.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Pekanbaru Harie Wibhawa mengatakan, UHC merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam rangka menjamin jaminan kesehatan. Targetnya tahun 2024 semua sudah UHC.
"Tahun lalu, advokasi bersama ke seluruh kabupaten atau kota untuk mendukung tercapainya UHC dan alhamdulillah di tahun ini sudah capai 5 UHC. Hal ini dapat tercapai karena kerja keras semua pihak untuk jaminan kesehatan, agar bisa memberi pelayanan yang berkualitas," imbuh Harie.
Ditempat berbeda, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara UHC Awards 2023 di Balai Sudirman, Jakarta, pada Selasa (14/3/2023) menyampaikan, bahwa BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Namun, Ali Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil merata dan bermutu baik itu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
"Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan atau rumah sakit. BPJS kesehatan mendorong kementerian dan pemerintah daerah terkait dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama di manapun peserta itu berada," pungkas Ghufron.
(Mediacenter Riau/nv)