Kamis, 13 Sya'ban 1445 H | 22 Februari 2024
Kerja Sama Harus Saling Menguntungkan
Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Bimo Aryo

PEKANBARU - Kepala Sub Bagian Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri, Bimo Aryo menegaskan dalam menjalin kerja sama harus saling menguntungkan.

Kerja sama yang dimaksud dapat berupa kerja sama antar Provinsi, antar negara, maupun kerja sama dengan pihak ketiga.

Bimo meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengevaluasi kerja sama yang telah mereka lakukan.

“Ketika dievaluasi pelaksanaan kerja samanya tidak menguntungkan berhentikan, tidak usah dilanjutkan kerja samanya,” tegas Bimo Aryo di Hotel Grand Jatra.

“Karena tidak ada kerja sama yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tapi harus menguntungkan kedua belab pihak,” tambahnya.

Bimo menuturkan, hal pertama yang perlu dilakukan oleh OPD dalam menjalin kerja sama ialah mengusulkan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan.

“Kedua, dilampirkan hasil pemetaan dan dibahas pada bagian kerja sama. Kumudian dinaikkan ke Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD),” jelasnya.

“Setelah selesai semua tahapan ini dan telah difilter oleh TKKSD baru draft atau rancangan kesepakatan bersama (Kesber) boleh disampaikan ke Kepala Daerah untuk ditanda tangani,” imbuh Bimo.

Bimo Aryo mengungkapkan dirinya masih mendapati beberapa daerah tidak mengikuti prosedur diatas dan langsung menyerahkan rancangan Kesber tersebut ke Kepala Daerah.

“Jadi tidak ada lagi kesepakatan bersama yang langsung dibawa oleh Kepala OPD ke Kepala Daerah untuk ditanda tangani. Masih banyak di daerah begitu, karena TKKSDnya tidak bergerak,” jelasnya.

Bimo menuturkan hal ini dapat menjadi masalah dikemudian hari. Jika terjadi perselisihan antar daerah mengenai perjanjian kerja sama tersebut, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

“Tapi ketika kerja samanya itu dengan pihak ketiga kalau tidak dibahas dibagian kerja sama dan TKKSD maka akan diselesaikan di Pengadilan dan Kepala Daerahnya akan dipanggil,” ujarnya.

“Makannya kita berharap diperkuat pada bagian kerja sama dan TKKSD,” tutup Bimo Aryo.

(Mediacenter Riau/wjh)

Info Lainnya

info riau sepekan 1

Info Riau

Berita & Info Lainnya

Podcast Dsikominfotik Riau

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Prof Dr Irwan Effendi Lantik Empat Dekan Unilak Riau

Rabu, 21 Februari 2024 | 21:57:26 WIB

Wisuda Periode Februari 2024, UNRI Lepas 2.069 Wisudawan

Rabu, 21 Februari 2024 | 19:20:23 WIB

Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman

Rabu, 21 Februari 2024 | 12:53:18 WIB

Nyaris Tewas, Kaki Bocah di Siak Ditarik Harimau

Rabu, 21 Februari 2024 | 11:54:43 WIB

Ery Putra Resmi Dilantik sebagai Penjabat Sekda Inhil

Rabu, 21 Februari 2024 | 11:10:16 WIB

Cek Prakiraan Cuaca Untuk Wilayah Riau Hari ini

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:24:32 WIB

Persiapan MTQ XLII Riau, 224 Peserta Lakukan Pendaftaran

Rabu, 21 Februari 2024 | 00:30:52 WIB

UPT Samsat Pekanbaru Hadir di Kampus UMRI,Ini Tujuannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 00:29:45 WIB

Momen Haru Malam Purna Tugas Gubri Edy Natar Nasution

Selasa, 20 Februari 2024 | 22:27:14 WIB