Kamis, 13 Sya'ban 1445 H | 22 Februari 2024
Idulfitri 1444 Hijriyah, Mendagri Minta Pemda Lakukan 6 Langkah ini
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

PEKANBARU - Untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, serta pelindungan masyarakat dalam menghadapi hari raya Idulfitri 1444 Hijriyah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerbitkan surat edaran kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

Demikian disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Idulfitri 1444 di Mabes Polri, Kamis (6/4/2023).

"Kami akan mengeluarkan surat edaran kepada rekan-rekan kepala daerah yang mengatur 6 langkah dalam rangka kesiapan menghadapi idulfitri 1444 Hijriah. Dilakukan pada 18 April hingga 1 Mei," ucap Tito Karnavian.

Dijelaskan Tito, langkah pertama tentang dukungan kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran. Terutama pada posko Pemda agar dapat digabung dengan posko Forkopimda. Kedua, memperiap siagakan  komponen kesiapsiagaan pemadam kebakaran dan Satpol PP serta Dinas Kebersihan. 

"Komponen-komponen yang selama ini dapat digunakan oleh daerah, mulai dari pemadam kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Kebersihan. Dengan banyaknya masyarakat nanti akan banyak pulak sampah, maka kebersihan menjadi hal yang pertama," terangnya.

Ketiga, pengaturan dan kesiagaan untuk tempat wisata. "Terutama yang menjadi perhatian ialah tempat yang banyak kerumunan manusianya seperti kebun binatang, pantai, dan taman kota," katanya.

Agar menghindari korban kecelakaan di lokawisata, lanjut Tito, maka perlunya sinergitas antara pemerintah daerah bersama Basarnas dan BNPB agar membuat pengaturan pengawasan ditempat hiburan.

Keempat, pengaturan pasar tumpah agar tidak terjadi kemacetan arus lalulintas. karena menurutnya titik tumpah seringkali menjadi titik tumpul sebuah kemacetan.

Kelima, pengamanan lingkungan terutama menjaga rumah kosong yang ditinggal mudik. Poin terakhir, pemerintah daerah agar siaga dalam mengantisipasi bencana alam dan non alam, termasuk mengecek angkutan laut harus menyediakan pelampung untuk penumpang.

"Kita wajibkan angkutan laut untuk menyiapkan pelampung untuk penumpang. Kejadian hampir tiap tahun overload terutama kapal-kapal kecil yang penumpangnya banyak sekali dari pulau kepulau, dan ini dapat menggunakan anggaran reguler untuk pemerintah daerah maupun pos anggran Belanja Tak Terduga (BTT)," pungkasnya.

(Mediacenter Riau/Alw)

Info Lainnya

info riau sepekan 1

Info Riau

Berita & Info Lainnya

Podcast Dsikominfotik Riau

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Prof Dr Irwan Effendi Lantik Empat Dekan Unilak Riau

Rabu, 21 Februari 2024 | 21:57:26 WIB

Wisuda Periode Februari 2024, UNRI Lepas 2.069 Wisudawan

Rabu, 21 Februari 2024 | 19:20:23 WIB

Ery Putra Resmi Jabat Pj Sekda Inhil, Ini Pesan Herman

Rabu, 21 Februari 2024 | 12:53:18 WIB

Nyaris Tewas, Kaki Bocah di Siak Ditarik Harimau

Rabu, 21 Februari 2024 | 11:54:43 WIB

Ery Putra Resmi Dilantik sebagai Penjabat Sekda Inhil

Rabu, 21 Februari 2024 | 11:10:16 WIB

Cek Prakiraan Cuaca Untuk Wilayah Riau Hari ini

Rabu, 21 Februari 2024 | 08:24:32 WIB

Persiapan MTQ XLII Riau, 224 Peserta Lakukan Pendaftaran

Rabu, 21 Februari 2024 | 00:30:52 WIB

UPT Samsat Pekanbaru Hadir di Kampus UMRI,Ini Tujuannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 00:29:45 WIB

Momen Haru Malam Purna Tugas Gubri Edy Natar Nasution

Selasa, 20 Februari 2024 | 22:27:14 WIB