ROKAN HULU - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Rokan Hulu (Rohul), Riau, telah menggelar sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kecamatan 2014 dan diacara itu terungkap sebanyak 5.093 keluaraga di daerah ini masih berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut data BPS Rohul, jumlah warga miskin di Rohul sebanyak 5.093 KK itu tersebar di setiap kecamatan. Kepala Disosnakertrans Rohul, Tengku Rafli Armein SSos mengatakan, PKH dengan sasaran agar dalam suatu keluarga memiliki harapan hidup dengan tanggung jawab istri.

Selain itu, lanjut dia, diharapkan kedepannya bagaimana keluarga bisa lanjutkan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM) mereke bisa terpenuhi. Untuk Rohul terdapat 5.093 KK Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di 15 Kecamatan di Rohul dari 16 kecamatan yang ada, selain 1 kecamatan Pendalian IV Koto.

Nantinya, kata dia, per KSM atau RTSM mendapatkan Rp2,8 juta atau total diperkirakan Rp14 miliar, namun hanya mendapatkan untuk 1 triwulan saja di tahun 2014 ini.

"Dana itu, nantinya dibayarkan melalui lantor pos, dengan sistim pencairan per triwuan. Namun dari jumlah 143 tersebut, nantinya akan diverifikasi lagi apalah mereka berhak dapatkan PKH atau tidak, atau ada nantinya yang sudah meninggal dunia atau pindah. Namun, PKH akan diberikan, bukan untuk Kepala Keluarga (KK) tapi sesuai kebutuhan anak, ibu hamil yang dikelola isteri bagi warga miskin," jelas Tengku Rafli.

Kadisosnaker mengharapkan kepala desa/lurah se-Rohul, bisa melaporkan bila ditemukan warga yang alami penyakit kejiwaan. Dan ditargetkan, kedepannya tidak ada lagi warga Rohul karena sakit kejiwaan dipasung keluarganya. Apalagi setelah adanya kerjasama Disosnakaertrans Rohul dengan Panti Bina Laras di Bengkulu, yang untuk menangani dan menyembuhkan penyakit kejiwaan.

"Kami arahkan ke Bengkulu bagi yang mau dikirimkan keluarganya karena sakit jiwa. Karena nantinya, bila yang bersangkutan sudah keluar bisa sembuh dan memiliki keterampilan. Program ini gratis hanya perlu izin keluarganya. Kades agar mendata warganya khususnya dipasung, sehingga diharapkan pada tahun 2015 tidak ada lagi warga yang dipasung," katanya.

PKH menurut Tengku Rafli, kegiatannya dibagi 3 dari 15 kecamatan yang dapatkan program tersebut. Dan berharap, dengan adanya bantuan PKH nantinya kades/lurah bisa menjelaskan yang bersangkutan, sehingga jangan sebelum ada PKH warga aman-aman saja, namun setelah dapat PKH malah terjadinya perselisihan.

Sehingga perlunya data akurat dan program tersebut tepat sasaran sesuai kreteria dan ketentuan bagi penerima PKH. "Pendataan penerima PKH ini, melibatkan dari pihak Dinas pendidikan, BPS, serta bidan dan tenaga kesehatan. Agar nantinya, bisa benar-benar program tersebut tepat sasaran bagi penerimanya," ungkap Tengku Rafli. (MC Riau/hr)