ROKAN HULU - Nasrul Hadi ST MT bersama tiga wakilnya secara definitif menjabat sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hulu (Rohul), Riau, dan disahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD pada Kamis (18/9).
Rapat Paripurna istemewa itu, dipimpin Ketua Defenitif Nasrul Hadi ST MT dari Partai Demokrat, Wakilnya Zulkarnain dari Partai Golkar, Hardi Chandra dari PDI-P dan Abdul Muas dari Partai Gerindra.
Hadir dalam acara itu, Bupati Rohul, Drs Achmad MSI, Wabup Rohul, Ir Hafith Syukri MM, Kepala Dinas, Badan, Kantor, unsur Forkopinda dan 45 anggota DPRD Rohul.
Rapat paripurna dibuka Nasrul Hadi, di Gedung DPRD Rohul Jalan Panglima Sulung, kemudian pelantikan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasirpangaraian, Mahmuriadin Dalam sambutanya, Bupati Rohul Achmad menyampaikan, dari 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu termasuk pertama diangkat sumpah janji, mudah-mudahan dengan defenitifnya pimpinan legal dapat bekerja dengan pihak Eksekutif secara bersama-sama.
Menurut Achmad, setelah defenitif unsur pimpinan DPRD Rohul ini, kini menunggu kelengkapan dewan. "Kami dari pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD Tahun 2015, bisa dibahas secara bersama, kami harap bisa bekerja sama sehingga bisa membangun Rohul lebih baik," ujarnya.
Tujuan pemerintah semata hanya untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan mensejahterakan masyarakat, kemudian adanya penambahan 10 Anggota DPRD Rohul, tentu akan semakin banyak karya dalam membangun daerah. Tentu dengan didefinif pimpinan dewan, pihak eksekutif akan mengirim berkas RAPBD-P Tahun 2014, perlunya kerja sama yang baik siap mendukung sepenuh karya anggota DPRD Rohul.
"RAPBD-P tahun 2014 ini diprediksi bisa mencapai sekitar Rp 1,4 trilyun," tambah Achmad.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Rohul, Nasrul Hadi ST MT mengaku siap bekerja sama secara kolektif, mengaku siap bekerjasama dengan pihak eksekutif, selagi program dan kebijakan tetap pro pada rakyat. "Kami akan dukung kebijakan pemerintah, tapi harus kita evalusai, tiap kebijakan itu, pro terhadap rakyat atau tidak," ujar Nasrul. (MC Riau/hr)